Pantau - Menteri Luar Negeri Belgia, Maxime Prevot, pada Rabu mendesak Israel untuk mencabut pembatasan akses kemanusiaan di wilayah Palestina, khususnya di Jalur Gaza.
Prevot menekankan bahwa penyaluran bantuan kemanusiaan tidak boleh dipolitisasi dan tidak boleh bergantung pada syarat-syarat tertentu.
Kritik terhadap Pemblokiran Organisasi Kemanusiaan
Dalam pernyataannya, Prevot mengkritik rencana Israel yang berupaya memblokir organisasi nonpemerintah internasional dari menjalankan misi kemanusiaan di Gaza.
Ia mengingatkan bahwa Mahkamah Internasional telah menyatakan bahwa Israel memiliki kewajiban hukum humaniter internasional untuk menjamin penyaluran bantuan kemanusiaan secara bebas dan tanpa hambatan kepada warga sipil.
Melalui akun resminya di media sosial X, Prevot menulis, "Pelaku kemanusiaan profesional seperti UNRWA dan organisasi nonpemerintah internasional yang didanai Belgia mematuhi standar tertinggi transparansi, imparsialitas, dan independensi," ungkapnya.
Desakan untuk Maksimalkan Bantuan dan Hormati Gencatan Senjata
Prevot menyerukan kepada Israel untuk bekerja sama secara itikad baik dengan seluruh pelaku kemanusiaan, berdasarkan kriteria yang jelas dan bebas dari muatan politik.
Ia juga meminta Israel memaksimalkan penyaluran bantuan kemanusiaan di wilayah Palestina.
Dalam pernyataannya, ia menegaskan, "Saya mendesak Pemerintah Israel untuk mencabut seluruh pembatasan akses kemanusiaan dan menghormati Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza," tegasnya.
Meskipun gencatan senjata telah berlaku sejak Oktober, Israel dilaporkan masih menutup sebagian besar jalur penyeberangan ke Gaza.
Kondisi ini menghambat masuknya rumah hunian sementara dan bahan rekonstruksi, serta memperburuk krisis kemanusiaan yang kini berdampak pada lebih dari dua juta warga.
Menurut pejabat Palestina, setidaknya 414 orang di Gaza telah tewas sejak gencatan senjata diberlakukan.
- Penulis :
- Gerry Eka
