Pantau - Pemerintah Jepang menyatakan akan melakukan upaya diplomatik untuk memulihkan demokrasi dan menstabilkan situasi di Venezuela, menyusul penangkapan Presiden Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat dalam operasi militer yang berlangsung pada Sabtu.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengungkapkan komitmen tersebut pada Minggu melalui pernyataan resmi dan unggahan di media sosial.
"Jepang telah lama menghormati nilai-nilai dan prinsip-prinsip mendasar seperti kebebasan, demokrasi, dan supremasi hukum," ungkapnya.
Jepang Kerja Sama dengan Negara G7
Takaichi menyatakan bahwa Tokyo akan bekerja sama erat dengan negara-negara anggota G7 serta negara-negara lain yang juga prihatin terhadap kondisi di Venezuela.
Meski demikian, ia tidak memberikan komentar terkait legitimasi operasi militer yang dilakukan Amerika Serikat di Venezuela.
Operasi tersebut dilakukan tanpa persetujuan Kongres AS dan tidak dalam konteks ancaman keamanan nasional yang mendesak.
Situasi ini memunculkan pertanyaan hukum, baik secara domestik di Amerika Serikat maupun secara internasional.
Fokus pada Keselamatan Warga dan Proses Transisi
Kementerian Luar Negeri Jepang menyatakan sedang memantau perkembangan di Venezuela dengan cermat dan fokus untuk memastikan keselamatan warga negara Jepang yang berada di wilayah tersebut.
Pihak kementerian juga menambahkan bahwa mereka telah menghubungi sebagian besar warga negara Jepang di Venezuela dan hingga saat ini tidak ada laporan mengenai korban jiwa dari pihak Jepang.
Sementara itu, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa negaranya akan "mengelola" Venezuela hingga terjadi "transisi yang aman, tepat, dan bijaksana."
Trump juga menyampaikan bahwa Nicolas Maduro telah diterbangkan ke New York bersama istrinya dan akan dihadapkan pada tuntutan pidana atas dugaan keterlibatannya dalam penyelundupan narkoba ilegal dalam jumlah besar ke Amerika Serikat.
Informasi ini dikonfirmasi melalui laporan dari Kyodo-OANA.
- Penulis :
- Gerry Eka
