Guterres Sesalkan AS Tarik Diri dari 31 Entitas PBB, Tegaskan Mandat Tetap Berjalan

Pantau - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres menyayangkan keputusan Amerika Serikat untuk menarik diri dari puluhan organisasi dan entitas di bawah naungan PBB.

Guterres menegaskan bahwa sistem PBB akan tetap menjalankan seluruh mandat yang diberikan, meskipun Amerika Serikat melakukan penarikan dukungan.

"Sebagaimana yang selalu kami tekankan, kontribusi wajib terhadap anggaran reguler PBB dan anggaran penjaga perdamaian, sebagaimana disetujui oleh Majelis Umum, merupakan kewajiban hukum berdasarkan Piagam PBB bagi seluruh Negara Anggota, termasuk Amerika Serikat," ungkap Guterres.

AS Tarik Diri dari 31 Entitas PBB

Pada hari Rabu, Presiden Donald Trump menandatangani sebuah memorandum yang menginstruksikan seluruh departemen dan badan eksekutif di Amerika Serikat untuk segera menarik diri dari berbagai organisasi internasional.

Langkah ini mencakup 31 badan dan entitas di bawah PBB yang dinilai bertentangan dengan kepentingan nasional Amerika Serikat.

Meski demikian, Sekjen Guterres memastikan bahwa keputusan tersebut tidak akan menghentikan jalannya misi dan tugas-tugas PBB di tingkat global.

"Semua entitas PBB akan tetap melanjutkan pelaksanaan mandatnya sebagaimana diberikan oleh Negara-Negara Anggota," tegasnya.

Ia juga menambahkan, "PBB memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan bagi mereka yang bergantung pada kami. Kami akan terus melaksanakan mandat kami dengan penuh keteguhan."

Anggaran PBB dan Dampaknya

Berdasarkan Piagam PBB, seluruh negara anggota memiliki kewajiban hukum untuk memberikan kontribusi wajib terhadap anggaran reguler dan anggaran penjaga perdamaian yang disetujui oleh Majelis Umum.

Untuk tahun 2026, Majelis Umum PBB telah menyetujui anggaran reguler sebesar 3,45 miliar dolar AS, atau sekitar Rp58 triliun.

Jumlah ini menunjukkan penurunan tajam dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Dalam struktur anggaran tersebut, terdapat pengurangan sebesar 15 persen dalam sumber daya keuangan serta hampir 19 persen dalam jumlah staf yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan program-program PBB.