Pantau - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, menyambut baik dimulainya fase kedua dari rencana gencatan senjata di Gaza yang diumumkan Amerika Serikat, seraya menekankan pentingnya pelaksanaan penuh gencatan senjata dan kelancaran bantuan kemanusiaan.
"Saya menyambut baik dimulainya fase kedua gencatan senjata yang diumumkan AS, dan menegaskan kembali agar bantuan kemanusiaan mengalir tanpa hambatan, gencatan senjata harus dilaksanakan sepenuhnya", ungkap Guterres di hadapan Majelis Umum PBB saat membahas prioritas global tahun 2026.
Ia menegaskan bahwa jalan menuju solusi dua negara harus tetap terbuka dan tidak dapat diubah, sesuai dengan hukum internasional.
Fase Kedua Gencatan Senjata: Pemerintahan Transisi dan Rekonstruksi Gaza
Pada Rabu sebelumnya, utusan Amerika Serikat Steve Witkoff mengumumkan bahwa fase kedua gencatan senjata telah dimulai, sebagai bagian dari rencana 20 poin Presiden Donald Trump untuk mengakhiri konflik di Gaza.
Fase ini mencakup pembentukan pemerintahan teknokrat transisi Palestina dan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG), serta peluncuran upaya rekonstruksi wilayah Gaza yang hancur akibat perang selama hampir dua tahun.
Guterres mendesak semua pihak untuk mendukung proses ini demi perdamaian yang berkelanjutan dan perlindungan terhadap warga sipil.
Ia juga mengingatkan bahwa kebebasan berbicara dan ruang sipil harus tetap dijaga di seluruh dunia.
Seruan Global: Tolak Kekerasan, Keadilan Sosial, dan Keadilan Ekonomi
Dalam pidatonya, Guterres menyampaikan keprihatinan terhadap penindasan kekerasan terhadap protes di Iran dan menyerukan agar hak-hak perempuan serta anak perempuan di seluruh dunia terus diperjuangkan.
"Kita harus membuka pintu kesempatan bagi perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia", ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pelanggaran hukum internasional kini terjadi secara terang-terangan di hadapan dunia.
"Peristiwa ini terjadi di depan mata dunia dan disaksikan langsung melalui layar kita", katanya.
Beberapa bentuk pelanggaran yang disorot Guterres meliputi penggunaan kekerasan ilegal, serangan terhadap warga sipil dan pekerja kemanusiaan, pelanggaran hak asasi manusia, pembungkaman kritik, dan penjarahan sumber daya.
Ia juga menyoroti kesenjangan ekonomi global yang semakin parah, dengan menyebut bahwa satu persen orang terkaya menguasai 43 persen aset keuangan dunia.
"Konsentrasi kekuasaan dan kekayaan di tangan segelintir orang secara moral tidak dapat dibenarkan", tegasnya.
Bangun Persatuan di Tengah Ancaman Perpecahan
Guterres menekankan pentingnya terus bekerja untuk perdamaian yang adil dan membangun persatuan di tengah dunia yang terpolarisasi.
Ia memperingatkan bahwa banyak masyarakat saat ini menghadapi risiko runtuh akibat rasisme, xenofobia nasionalis, dan fanatisme agama.
"Racun-racun ini mengikis tatanan masyarakat, memicu perpecahan dan ketidakpercayaan", pungkasnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
