Pantau - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengumumkan rencananya untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Jumat, 23 Januari 2026, guna menggelar pemilu lebih awal.
Pengumuman tersebut disampaikan Takaichi dalam konferensi pers pada Senin, 19 Januari 2026, di kediaman resmi perdana menteri di Tokyo.
Takaichi menyampaikan bahwa pembubaran akan dilakukan bertepatan dengan pembukaan sidang parlemen biasa tahun ini.
Jumlah anggota majelis rendah yang akan dibubarkan mencapai 465 orang.
Masa jabatan para anggota tersebut sejatinya masih tersisa lebih dari dua tahun.
Tujuan Pembubaran dan Jadwal Pemilu
Takaichi menjelaskan bahwa tujuan pembubaran DPR adalah untuk menyelenggarakan snap election yang lebih cepat dari jadwal pemilu reguler.
Pemilu akan digelar pada Sabtu, 8 Februari 2026, dengan masa kampanye resmi dimulai pada 27 Januari 2026.
Pemilu ini menjadi yang pertama sejak Takaichi dilantik sebagai perdana menteri pada 21 Oktober 2025.
Pekan sebelumnya, Takaichi telah menginformasikan niatnya membubarkan DPR kepada para petinggi Partai Demokrat Liberal (LDP).
Ia juga telah memberi tahu mitra koalisinya dari Partai Inovasi Jepang (Japan Innovation Party).
Oposisi Bentuk Aliansi Baru
Sebagai respons terhadap langkah blok penguasa, dua partai oposisi utama, Partai Demokrat Konstitusional Jepang (Constitutional Democratic Party of Japan) dan Partai Komeito, membentuk aliansi bersama.
Aliansi baru tersebut bernama Aliansi Reformasi Sentris (Centrist Reform Alliance).
Pengumuman pembentukan aliansi dilakukan pada Kamis, 15 Januari 2026.
Aliansi Reformasi Sentris akan menjadi kekuatan oposisi terbesar dalam pemilu mendatang.
- Penulis :
- Shila Glorya
