Pantau - Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menegaskan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte tidak memiliki mandat untuk bernegosiasi atas nama Denmark maupun Greenland terkait isu kawasan Arktik.
Pernyataan tersebut disampaikan Frederiksen pada Kamis, 22 Januari 2026, menyusul klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut pertemuannya dengan Mark Rutte menghasilkan kerangka kerja kesepakatan masa depan terkait Greenland dan kawasan Arktik.
Klarifikasi Denmark atas Klaim Kesepakatan
Frederiksen menjelaskan Denmark memang berkoordinasi dengan sejumlah mitra internasional, termasuk Sekjen NATO Mark Rutte, untuk menghadapi tantangan di Greenland.
Namun, koordinasi tersebut ditegaskan tidak berarti Denmark memberikan kewenangan kepada Sekjen NATO untuk melakukan negosiasi atas nama Denmark maupun Greenland.
"Tujuannya adalah untuk menemukan jalur yang menghormati hukum internasional serta kedaulatan Denmark dan Greenland," ungkap Frederiksen.
Garis Merah Denmark Soal Greenland
Menurut Frederiksen, NATO hanya dapat melakukan negosiasi atas nama NATO sendiri, khususnya yang berkaitan dengan operasi NATO di kawasan Arktik.
Ia menambahkan bahwa negara-negara Arktik telah sepakat memperkuat kerja sama serta mempertahankan kehadiran jangka panjang di wilayah tersebut.
Frederiksen kembali menegaskan garis merah Denmark dengan menyatakan masa depan Greenland harus ditentukan oleh Greenland sendiri.
Ia juga menekankan bahwa kedaulatan Denmark dan Greenland tidak dapat dinegosiasikan dalam bentuk apa pun.
Berita ini dilaporkan oleh pewarta Xinhua, diedit oleh Santoso, dan hak cipta dimiliki oleh ANTARA tahun 2026.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
