Pantau - Amerika Serikat merilis strategi pertahanan baru pada hari Jumat yang mendorong semua sekutu dan mitra untuk meningkatkan belanja militer hingga lima persen dari produk domestik bruto (PDB) dan mengambil tanggung jawab lebih besar atas keamanan nasional masing-masing.
Sekutu Diminta Kurangi Ketergantungan ke AS
Dokumen Pentagon menegaskan kembali agenda Presiden Donald Trump yaitu "America First" dan "peace through strength".
Dalam dokumen tersebut, sekutu disebut tidak boleh lagi menjadi "ketergantungan generasi terakhir" karena AS harus memprioritaskan pertahanan wilayahnya dan kepentingannya di Belahan Barat.
"Kami akan mendorong agar sekutu dan mitra memenuhi standar ini di seluruh dunia, bukan hanya di Eropa", ungkap dokumen tersebut, merujuk pada target lima persen PDB untuk belanja militer.
Jika sekutu memenuhi target itu bersama AS, mereka dinilai akan mampu membangun kekuatan untuk mencegah atau mengalahkan calon lawan di setiap kawasan utama dunia, bahkan jika terjadi agresi secara bersamaan.
Anggota NATO telah berkomitmen memenuhi tuntutan Trump dengan menaikkan belanja pertahanan dari dua persen menjadi lima persen PDB pada tahun 2035.
Target baru NATO terdiri dari 3,5 persen untuk belanja militer inti dan tambahan 1,5 persen untuk pengeluaran terkait keamanan.
Dokumen juga memuji Eropa dan Korea Selatan karena telah berkomitmen menaikkan anggaran pertahanan sejak Trump kembali berkuasa.
Sementara itu, sekutu besar lainnya seperti Jepang disebut akan menghadapi tekanan lebih besar dari Washington untuk meningkatkan belanja pertahanan mereka.
Fokus Baru AS: China, Korea Utara, dan Rantai Pulau Pertahanan
Strategi pertahanan ini sejalan dengan Strategi Keamanan Nasional yang dirilis Gedung Putih pada bulan Desember lalu.
China dan pembangunan militernya yang pesat tetap disebut dalam dokumen ini, namun dengan nada lebih lunak dibandingkan versi sebelumnya.
Pendekatan pemerintahan Trump terhadap China di kawasan Indo-Pasifik dilakukan melalui kekuatan, "bukan konfrontasi".
Dalam dokumen setebal 34 halaman tersebut, Taiwan tidak disebutkan, meskipun Beijing terus meningkatkan tekanan militernya di kawasan tersebut.
"Presiden Trump menginginkan perdamaian yang stabil, perdagangan yang adil, dan hubungan saling menghormati dengan China", tertulis dalam dokumen itu.
Dokumen juga menegaskan bahwa tujuan Washington bukan untuk mendominasi Beijing.
"Tujuan kami sederhana: mencegah siapa pun, termasuk China, mendominasi kami atau sekutu kami", ia mengungkapkan.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, militer AS akan membangun "pertahanan penolakan yang kuat" di sepanjang rantai pulau pertama.
Rantai pulau itu membentang dari Jepang, melalui Taiwan dan Filipina, hingga Kalimantan, dan dimaksudkan sebagai garis pertahanan yang mengelilingi perairan pesisir China.
Berbeda dengan strategi keamanan dari Gedung Putih, dokumen ini secara eksplisit menyebut Korea Utara.
Korea Utara dinilai menimbulkan ancaman militer langsung terhadap Jepang dan Korea Selatan.
Namun, dokumen juga menyatakan bahwa Korea Selatan kini dianggap mampu memikul tanggung jawab utama dalam menangkal ancaman tersebut.
Penilaian ini berdasarkan pada peningkatan kemampuan militer Korea Selatan serta sistem wajib militernya.
Amerika Serikat akan memberikan dukungan yang lebih terbatas kepada Korea Selatan dalam menghadapi Korea Utara.
- Penulis :
- Shila Glorya
