Pantau - China diduga telah melakukan peretasan terhadap ponsel para ajudan beberapa perdana menteri Inggris, menurut laporan media Inggris The Telegraph pada Senin, 26 Januari 2026.
Operasi Spionase dengan Sandi Salt Typhoon
Laporan tersebut mengungkap bahwa para peretas yang disponsori negara China telah menargetkan ponsel milik pejabat senior di Downing Street dalam operasi siber yang berlangsung selama beberapa tahun terakhir.
Operasi peretasan ini diduga diberi nama sandi Salt Typhoon, dengan target utama para ajudan dekat dari mantan perdana menteri Inggris seperti Boris Johnson, Liz Truss, dan Rishi Sunak.
Ketiga tokoh tersebut menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris dalam periode antara tahun 2021 hingga 2024.
Belum diketahui secara pasti apakah perangkat pribadi para perdana menteri juga menjadi sasaran peretasan, namun laporan menyebut pelanggaran keamanan ini menjangkau "langsung ke jantung Downing Street".
Menjelang Kunjungan PM Keir Starmer ke China
Tuduhan ini mencuat hanya beberapa hari sebelum Perdana Menteri Inggris saat ini, Keir Starmer, dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan ke China pada pekan ini.
Kunjungan ini akan menjadi kunjungan pertama seorang perdana menteri Inggris ke China sejak tahun 2018, menjadikannya peristiwa diplomatik penting di tengah ketegangan geopolitik yang memanas.
Badan intelijen Inggris, MI5, sebelumnya telah mengeluarkan peringatan spionase kepada parlemen Inggris pada November lalu, menyoroti meningkatnya ancaman dari aktivitas intelijen China.
Sementara itu, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah China terkait laporan dari The Telegraph tersebut.
Namun, bulan lalu pemerintah Inggris menjatuhkan sanksi kepada dua perusahaan teknologi asal China, dengan alasan keterlibatan mereka dalam serangan siber terhadap Inggris dan sekutu-sekutunya.
Sebagai respons, Beijing menyampaikan kecaman terhadap sanksi tersebut dan menyatakan "ketidakpuasan yang kuat".
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan bahwa "China dengan tegas menentang dan memberantas aktivitas peretasan sesuai hukum, serta pada saat yang sama dengan tegas menentang penyebaran informasi palsu untuk tujuan politik", ungkapnya.
- Penulis :
- Shila Glorya
