Pantau - Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menginstruksikan Komisi Kebijakan Keamanan dan Luar Negeri Nasional untuk menindaklanjuti pengusiran atase militer Eropa dari Iran.
Instruksi tersebut disampaikan dalam sesi terbuka Parlemen Iran pada hari Ahad, sebagai respons atas langkah Uni Eropa yang menetapkan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) sebagai organisasi teroris pada awal pekan ini.
Langkah tersebut memicu kecaman keras dari kalangan anggota parlemen Iran.
Seruan Keras dari Anggota Parlemen dan Ulama
Dalam sidang yang sama, anggota parlemen dan ulama asal Teheran, Alireza Salimi, menyerukan agar atase militer yang ditempatkan di kedutaan besar negara-negara Eropa di Teheran segera diusir.
Salimi menyatakan bahwa atase militer Eropa adalah "teroris", karena angkatan bersenjata negara-negara mereka telah ditetapkan sebagai entitas teroris oleh Iran.
Pernyataan itu mengacu pada Undang-Undang Aksi Strategis yang telah disahkan oleh Parlemen Iran.
Berdasarkan undang-undang tersebut, atase militer dari negara-negara Eropa dinilai tidak lagi memiliki legitimasi diplomatik di wilayah Iran.
"Mereka semua kini adalah teroris, dan mengizinkan mereka untuk tetap di negara ini adalah pelanggaran hukum," tegas Salimi.
Ia juga menyerukan kepada Kementerian Luar Negeri Iran agar segera menindaklanjuti keputusan tersebut.
Instruksi Resmi dan Koordinasi Diplomatik
Menanggapi pernyataan Salimi, Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf secara langsung menginstruksikan Komisi Kebijakan Keamanan dan Luar Negeri untuk mengambil langkah konkret.
Komisi tersebut juga diminta untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Iran guna memproses pengusiran atase militer asing sesuai peraturan yang berlaku.
Seluruh informasi ini dilaporkan oleh kantor berita resmi Iran, IRNA.
- Penulis :
- Gerry Eka
