Pantau - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, memperingatkan bahwa kebijakan Jepang yang mempercepat proses remiliterisasi mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik.
Pernyataan tersebut disampaikan Lavrov pada Senin, 2 Februari 2026, dalam konferensi pers yang mengulas hasil diplomasi Rusia sepanjang tahun 2025.
Lavrov menyebut bahwa Jepang telah mengambil sejumlah langkah yang dinilai mengganggu keseimbangan kawasan, termasuk "mencabut batasan pasifisme konstitusional", "meningkatkan belanja militer", "memperluas kemampuan militer ofensif", serta "memperdalam kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat serta sekutunya", ungkapnya.
Menurut Lavrov, kebijakan tersebut tidak hanya membahayakan stabilitas regional, tetapi juga "mengikis kepercayaan terhadap Tokyo di seluruh kawasan tersebut", tegasnya.
Lavrov menambahkan bahwa Rusia dan China akan terus bersinergi dalam mempertahankan narasi sejarah yang mereka anggap benar.
Rusia dan China Tolak Pemalsuan Sejarah
Dalam konferensi yang sama, Lavrov menyatakan bahwa Moskow dan Beijing akan "terus menegakkan kebenaran historis tentang Perang Dunia II" dan "bersama-sama menentang upaya untuk memalsukan sejarah dan merehabilitasi kebijakan balas dendam militeristik".
Ia juga menekankan bahwa Jepang perlu mengakui masa lalunya dan tidak mengulangi kesalahan sejarah yang pernah dilakukan pada pertengahan abad ke-20.
"Jepang harus belajar dari masa lalunya dan sepenuhnya menjauhkan diri dari kebijakan kriminal pertengahan abad ke-20," tegas Lavrov.
Kebijakan tersebut, lanjutnya, telah "menimbulkan penderitaan bagi masyarakat di seluruh dunia dan Jepang sendiri", pungkasnya.
- Penulis :
- Leon Weldrick
