Pantau - Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) terpaksa memangkas 20 persen layanannya akibat krisis pendanaan yang parah yang terus memburuk sepanjang 2025 hingga awal 2026.
Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, menyampaikan bahwa lembaganya tengah menghadapi kekurangan anggaran lebih dari 200 juta dolar AS atau sekitar Rp3,37 triliun.
"Saat ini, lembaga kami mengalami kekurangan dana anggaran yang sangat besar untuk mempertahankan seluruh layanan di kawasan, dengan jumlahnya lebih dari 200 juta dolar AS (sekitar Rp3,37 triliun)," ungkapnya dalam wawancara dengan Anadolu pada Rabu, 5 Februari 2026.
Ia menyerukan kepada negara-negara donor untuk segera mengubah dukungan politik menjadi kontribusi keuangan nyata.
Dampak Pengurangan Layanan
Lazzarini menegaskan bahwa meskipun UNRWA telah melakukan berbagai upaya penghematan sepanjang tahun 2025, pengurangan layanan tetap tidak terelakkan.
"Yang berarti, alih-alih sekolah berlangsung lima hari dalam sepekan, kini hanya empat hari. Begitu pula klinik kesehatan, yang sebelumnya buka 40 jam per pekan, kini hanya beroperasi selama 32 jam," jelasnya.
Bahkan, UNRWA kini tidak lagi mampu membiayai audit operasional lembaga, memperlihatkan betapa kritisnya kondisi keuangan saat ini.
Sejak berdiri tahun 1950, UNRWA menjadi tumpuan utama bagi sekitar 5,9 juta pengungsi Palestina dengan menyediakan layanan pendidikan, pangan, kesehatan, dan tempat tinggal.
Namun, selama lebih dari 75 tahun, fasilitas-fasilitas UNRWA sering menjadi sasaran serangan Israel, menghancurkan berton-ton makanan dan obat-obatan.
Kondisi Gaza dan Tekanan Politik
Terkait situasi di Gaza, Lazzarini menyatakan bahwa penyeberangan Rafah telah dibuka kembali, tetapi akses sangat terbatas.
"Perlu ditegaskan, penyeberangan Rafah baru saja dibuka. Saat ini hanya 50 orang yang diizinkan melintas, dan hanya untuk pejalan kaki. Jadi ini bukan jalur pasokan baru ke Gaza," tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa gencatan senjata dengan Israel yang mulai berlaku sejak 10 Oktober 2025 belum sepenuhnya berdampak pada kondisi warga di lapangan.
"Gencatan senjata dengan Israel hanya sebatas nama, yang mulai berlaku pada 10 Oktober 2025," ujarnya.
Situasi ini semakin diperparah dengan pelarangan aktivitas UNRWA di Israel dan Yerusalem Timur sejak Oktober 2024, menyusul tuduhan bahwa sejumlah pegawainya terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023.
Akibatnya, sekitar 2,5 juta pengungsi di wilayah Palestina terdampak langsung, ditambah dengan sejumlah negara donor yang menghentikan bantuan keuangan mereka.
Langkah ini memperparah krisis keuangan lembaga yang sepenuhnya bergantung pada kontribusi sukarela dari negara-negara anggota PBB.
- Penulis :
- Shila Glorya
