Pantau - Seorang pelapor yang juga menjadi korban kasus dugaan penipuan dan penggelapan, Effendy, mengadu ke Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto.
Ia meminta agar kasus dengan nomor LP/B/733/II/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA 10 Februari 2022 dengan terlapor LHT, bisa dinaikkan statusnya ke penyidikan.
Pasalnya kasus yang dilaporkan sejak setahun empat bulan yang lalu itu mandek alias jalan di tempat. Atas lambatnya penyidikan kasus itu, Effendy hendak mengadukan lambannya penanganan perkara itu ke Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto.
Kuasa hukum Effendy, Odie Hudiyanto, mendampingi kliennya untuk bertemu Irjen Karyoto. Namun, rencana itu belum terlaksana dan akan dijadwalkan ulang.
"Tadi kita diterima oleh Pak Syaiful asprinya Pak Kapolda dan menanyakan ada keluhan apa? Kita sudah membuat laporan 16 bulan lalu. Ya, apa yang diminta penyidik sudah semua kita kasih dari mulai dokumen bahkan penyidik minta pergi ke Bali kita kasih karena mereka perlu ngecek-ngecek lokasi kan," kata Odie kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis (15/6/2023).
Odie merasa heran dan tak mengerti kasus itu seolah-olah jalan di tempat. Sebab pada prosesnya penyelidikan kasus dugaan penipuan itu telah melewati sejumlah rangkaian pemeriksaan, termasuk meminta keterangan dari ahli yang menyatakan kasis tersebut murni pidana.
"Nah, namun anehnya ketika kita tanya apa lagi supaya bisa naik ke penyidikan? Oke, tinggal butuh keterangan dari ahli. Dua ahli yang sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya bilang ini harus pidana. Jadi apa lagi yang mesti ditunggu?," tutur Odie.
Selain itu, Odie juga sempat menanyakan ke penyidik perihal progres kasus kliennya. Menurut penyidik yang menangani kasus itu pihaknya memerlukan pemeriksaan aset terlapor ke Kalimantan.
"Nah kemarin pas ditanya, kenapa bang sampe sekarang belum naik penyidikan? Katanya kita mesti ke Kalimantan dulu untuk ngecek aset. Berapa lagi uang kita habis hanya untuk naik dari proses lidik ke sidik," imbuhnya.
Odie mengaku, sejak kasus ini ditangani Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya pihaknya sudah memfasilitasi apa yang dibutuhkan penyidik untuk membantu proses penyelidikan. Namun, hingga saat ini kasus dugaan penipuan senilai Rp22 miliar ini masih jalan di tempat.
"Apa yang jadi kebutuhan mereka kita kasih, tapi ketika kita minta kemajuan perkembangan perkara dia jalan di tempat," kata Odie.
Sementara, Effendy selaku pelapor menceritakan kronologi kasus penipuan yang dialaminya. Menurutnya, kasus itu berawal dari terlapor yang meminjam uang untuk keperluan pembangunan hotel.
"Awal mulanya LHT (terlapor) ini butuh dana untuk bangun hotel di Bali, tahun 2011 mulainya. Prosesnya 2010 tapi 2011 saya sudah mulai transfer uang ke dia," kata Effendy.
"Tapi tidak disebutkan berapa uang atau dana yang dibutuhkan, tapi dia minta transfer terus karena saya sudah kenal dia 45 tahun jadi saya percaya aja karena dia teman baik jadi saya transfer terus pada hotel itu sekitar Rp11 miliar lebih," jelas Effendy.
Namun, setelah pembangunan hotel rampung, terlapor meminjam uang kepada Effendy lagi. Effendy lantas menyetor sejumlah uang yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah.
"Setelah selesai hotel, lari lagi ke sawit dia minta dana lagi sama jumlahnya Rp11 M lebih jadi totalnya Rp22.520.000.000. Dalam waktu berjalan, rasanya saya harus minta kembali dong duitnya. Ya kan karena sudah lama, proyek sudah selesai," paparnya.
"Tapi nyatanya dia gak punya niat yang baik untuk mengembalikan uang itu selalu mengundur undurin, dijanji janjiin," kata Effendy.
Karena hanya terus dijanjikan akan mengembalikan uang tersebut namun nihil, Effendy memutuskan untuk melaporkan LHT ke Polda Metro Jaya. Namun, proses penyidikan kasus itu tak kunjung digelar.
"Maka saya gak mau terlampau lama duit ini karena bukan duit saya pribadi juga ada duit bank juga yang saya pakai terpaksa saya laporkan dia ke Polda Metro Jaya. Prosesnya berlanjut tapi sampai 16 bulan masih jalan di tempat," keluh Effendy.
Effendy dan pengacaranya Odie Hudiyanto sempat menemui asisten pribadi Irjen Karyoto di Gedung Promoter Polda Metro Jaya. Pihaknya akan difasilitasi untuk bertemu Irjen Karyoto sambil menjadwal ulang pertemuan tersebut.
"Tadi, kita saling tukar kontak dan kita bilang besok kita akan datang lagi. Jadi dengan catatan bahwa sebelum ketemu Kapolda kita sudah buat pengaduan via hotline," kata Odie.
Terpisah, pihak penyidik Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyebut laporan Effendy sudah dilakukan gelar perkara beberapa waktu lalu. Namun, hasil gelar perkara itu masih memerlukan pendalaman terkait pengecekan aset terlapor di wilayah Kalimantan Tengah.
"Jadi laporan itu sempat kita lakukan gelar perkara pada 5 Juni 2023. Namun, belum dinaikkan penyidikan karena masih menunggu penjelasan dari pihak terkait soal legalitas kepemilikan aset kelapa sawit milik terlapor di Kalimantan Tengah," kata penyidik Unit V Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya Brigadir Benny Setyo saat dihubungi.
Selain itu, sempat dilakukan langkah restorative justice dalam penyelidikan kasus Effendy Foekri. Namun, langkah itu belum menemui kesepakatan lantaran pelapor tak menyetujui upaya itu.
"Sempat dilakukan RJ sebanyak tiga kali, karena terlapor berniat mengembalikan uang yang dipinjam dari pelapor. Tapi hal itu masih deadlock karena tak menemui kesepakatan," pungkas Benny.
Ia meminta agar kasus dengan nomor LP/B/733/II/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA 10 Februari 2022 dengan terlapor LHT, bisa dinaikkan statusnya ke penyidikan.
Pasalnya kasus yang dilaporkan sejak setahun empat bulan yang lalu itu mandek alias jalan di tempat. Atas lambatnya penyidikan kasus itu, Effendy hendak mengadukan lambannya penanganan perkara itu ke Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto.
Kuasa hukum Effendy, Odie Hudiyanto, mendampingi kliennya untuk bertemu Irjen Karyoto. Namun, rencana itu belum terlaksana dan akan dijadwalkan ulang.
"Tadi kita diterima oleh Pak Syaiful asprinya Pak Kapolda dan menanyakan ada keluhan apa? Kita sudah membuat laporan 16 bulan lalu. Ya, apa yang diminta penyidik sudah semua kita kasih dari mulai dokumen bahkan penyidik minta pergi ke Bali kita kasih karena mereka perlu ngecek-ngecek lokasi kan," kata Odie kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Kamis (15/6/2023).
Odie merasa heran dan tak mengerti kasus itu seolah-olah jalan di tempat. Sebab pada prosesnya penyelidikan kasus dugaan penipuan itu telah melewati sejumlah rangkaian pemeriksaan, termasuk meminta keterangan dari ahli yang menyatakan kasis tersebut murni pidana.
"Nah, namun anehnya ketika kita tanya apa lagi supaya bisa naik ke penyidikan? Oke, tinggal butuh keterangan dari ahli. Dua ahli yang sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya bilang ini harus pidana. Jadi apa lagi yang mesti ditunggu?," tutur Odie.
Selain itu, Odie juga sempat menanyakan ke penyidik perihal progres kasus kliennya. Menurut penyidik yang menangani kasus itu pihaknya memerlukan pemeriksaan aset terlapor ke Kalimantan.
"Nah kemarin pas ditanya, kenapa bang sampe sekarang belum naik penyidikan? Katanya kita mesti ke Kalimantan dulu untuk ngecek aset. Berapa lagi uang kita habis hanya untuk naik dari proses lidik ke sidik," imbuhnya.
Odie mengaku, sejak kasus ini ditangani Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya pihaknya sudah memfasilitasi apa yang dibutuhkan penyidik untuk membantu proses penyelidikan. Namun, hingga saat ini kasus dugaan penipuan senilai Rp22 miliar ini masih jalan di tempat.
"Apa yang jadi kebutuhan mereka kita kasih, tapi ketika kita minta kemajuan perkembangan perkara dia jalan di tempat," kata Odie.
Sementara, Effendy selaku pelapor menceritakan kronologi kasus penipuan yang dialaminya. Menurutnya, kasus itu berawal dari terlapor yang meminjam uang untuk keperluan pembangunan hotel.
"Awal mulanya LHT (terlapor) ini butuh dana untuk bangun hotel di Bali, tahun 2011 mulainya. Prosesnya 2010 tapi 2011 saya sudah mulai transfer uang ke dia," kata Effendy.
"Tapi tidak disebutkan berapa uang atau dana yang dibutuhkan, tapi dia minta transfer terus karena saya sudah kenal dia 45 tahun jadi saya percaya aja karena dia teman baik jadi saya transfer terus pada hotel itu sekitar Rp11 miliar lebih," jelas Effendy.
Namun, setelah pembangunan hotel rampung, terlapor meminjam uang kepada Effendy lagi. Effendy lantas menyetor sejumlah uang yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah.
"Setelah selesai hotel, lari lagi ke sawit dia minta dana lagi sama jumlahnya Rp11 M lebih jadi totalnya Rp22.520.000.000. Dalam waktu berjalan, rasanya saya harus minta kembali dong duitnya. Ya kan karena sudah lama, proyek sudah selesai," paparnya.
"Tapi nyatanya dia gak punya niat yang baik untuk mengembalikan uang itu selalu mengundur undurin, dijanji janjiin," kata Effendy.
Karena hanya terus dijanjikan akan mengembalikan uang tersebut namun nihil, Effendy memutuskan untuk melaporkan LHT ke Polda Metro Jaya. Namun, proses penyidikan kasus itu tak kunjung digelar.
"Maka saya gak mau terlampau lama duit ini karena bukan duit saya pribadi juga ada duit bank juga yang saya pakai terpaksa saya laporkan dia ke Polda Metro Jaya. Prosesnya berlanjut tapi sampai 16 bulan masih jalan di tempat," keluh Effendy.
Effendy dan pengacaranya Odie Hudiyanto sempat menemui asisten pribadi Irjen Karyoto di Gedung Promoter Polda Metro Jaya. Pihaknya akan difasilitasi untuk bertemu Irjen Karyoto sambil menjadwal ulang pertemuan tersebut.
"Tadi, kita saling tukar kontak dan kita bilang besok kita akan datang lagi. Jadi dengan catatan bahwa sebelum ketemu Kapolda kita sudah buat pengaduan via hotline," kata Odie.
Terpisah, pihak penyidik Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyebut laporan Effendy sudah dilakukan gelar perkara beberapa waktu lalu. Namun, hasil gelar perkara itu masih memerlukan pendalaman terkait pengecekan aset terlapor di wilayah Kalimantan Tengah.
"Jadi laporan itu sempat kita lakukan gelar perkara pada 5 Juni 2023. Namun, belum dinaikkan penyidikan karena masih menunggu penjelasan dari pihak terkait soal legalitas kepemilikan aset kelapa sawit milik terlapor di Kalimantan Tengah," kata penyidik Unit V Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya Brigadir Benny Setyo saat dihubungi.
Selain itu, sempat dilakukan langkah restorative justice dalam penyelidikan kasus Effendy Foekri. Namun, langkah itu belum menemui kesepakatan lantaran pelapor tak menyetujui upaya itu.
"Sempat dilakukan RJ sebanyak tiga kali, karena terlapor berniat mengembalikan uang yang dipinjam dari pelapor. Tapi hal itu masih deadlock karena tak menemui kesepakatan," pungkas Benny.
- Penulis :
- M Rizki
