Pantau - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni meminta Korlantas Polri merumuskan ulang materi dan tahapan ujian pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang lebih substantif.
Ia menyarankan, Korlantas Polri lebih fokus untuk membuat materi ujian SIM dari aspek psikologi agar memiliki kesiapan mental dalam berkendara.
"Misal, tes psikologi yang lebih up to date, pastikan calon pemegang SIM benar-benar memiliki kesiapan mental," kata Sahroni di Jakarta, Senin (26/6/2023).
Menurutnya, banyak pemilik SIM yang tidak siap secara mental sehingga memunculkan kasus-kasus tindak arogansi di jalan raya.
Ia menilai, ujian SIM bukan sekedar ajang unjuk gigi kemampuan berkendara saja. Namun, banyak faktor-faktor lainnya yang harus diperhatikan dalam ujian pembuatan SIM.
"Heran juga kita sebenarnya, apa maksud dan tujuan dari materi super sulit seperti itu. Di jalan kan tidak ada yang begitu. Saya saja tidak pernah lihat ada jalanan bentuk angka delapan," ujarnya.
Untuk itu, ia mendukung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang meminta Kakorlantas untuk memperbaiki layanan pembuatan SIM lantaran dinilai tidak relevan dan menjadi keresahan dari masyarakat.
Sahroni mengingatkan, memperbaiki layanan pembuatan SIM tidak serta merta berarti dimudahkan, karena peran dan fungsi SIM seharusnya dapat meliputi segala aspek yang menyangkut keselamatan berkendara.
"Jadi ujiannya tetap sulit dan ketat, tapi dalam maksud dan tujuan yang jelas," tukasnya.
Ia menyarankan, Korlantas Polri lebih fokus untuk membuat materi ujian SIM dari aspek psikologi agar memiliki kesiapan mental dalam berkendara.
"Misal, tes psikologi yang lebih up to date, pastikan calon pemegang SIM benar-benar memiliki kesiapan mental," kata Sahroni di Jakarta, Senin (26/6/2023).
Menurutnya, banyak pemilik SIM yang tidak siap secara mental sehingga memunculkan kasus-kasus tindak arogansi di jalan raya.
Ia menilai, ujian SIM bukan sekedar ajang unjuk gigi kemampuan berkendara saja. Namun, banyak faktor-faktor lainnya yang harus diperhatikan dalam ujian pembuatan SIM.
"Heran juga kita sebenarnya, apa maksud dan tujuan dari materi super sulit seperti itu. Di jalan kan tidak ada yang begitu. Saya saja tidak pernah lihat ada jalanan bentuk angka delapan," ujarnya.
Untuk itu, ia mendukung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang meminta Kakorlantas untuk memperbaiki layanan pembuatan SIM lantaran dinilai tidak relevan dan menjadi keresahan dari masyarakat.
Sahroni mengingatkan, memperbaiki layanan pembuatan SIM tidak serta merta berarti dimudahkan, karena peran dan fungsi SIM seharusnya dapat meliputi segala aspek yang menyangkut keselamatan berkendara.
"Jadi ujiannya tetap sulit dan ketat, tapi dalam maksud dan tujuan yang jelas," tukasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
