Pantau - Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan agar suara rakyat tidak diperjualbelikan dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Firli menyebut, rakyat harus dibiarkan untuk memilih pilihannya sendiri secara demokratis tanpa adanya unsur paksaan tertentu.
Mulanya, Firli berbicara mengenai Indonesia yang sudah mulai masuk ke tahun politik. Dia mengatakan, setidaknya ada tiga unsur yang KPK sasar.
"Pertama, adalah penyelenggara pemilu itu sendiri, kita berharap KPU dan Bawaslu melakukan pelaksanaan pemilihan umum itu secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan juga akuntabel serta berintegritas," ujar Firli saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023).
Firli berharap, semua pihak dapat berpedoman dengan asas-asas pokok pertanggungjawaban keuangan. Selain itu, penyelenggara pemilu harus paham bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan.
"Juga terkait dengan kita harus paham betul bahwa suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Bermakna adalah kalau kita sadar bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan, maka tentu kita tidak jual belikan suara itu," tutur Firli.
“Kita berikan kepada rakyat untuk melakukan dan memberikan haknya sesuai dengan keinginannya sendiri, tidak ada jual beli, tidak ada tawar menawar,” tegasnya.
Ia menambahkan, nasib bangsa ke depan ditentukan oleh keinginan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.
Untuk itu, ia berkomitmen agar KPK terus memberi pendidikan kepada penyelenggara pemilu.
Selanjutnya, unsur kedua yang disasar yakni peserta pemilu, baik partai politik maupun kader partai politik.
Firli mengatakan, KPK ingin kader partai politik maupun calon legislatif atau calon kepala daerah yang mereka usung tidak memberjualbelikan suara.
"Karena kita ingin Indonesia betul-betul bisa bebas dari korupsi," tegas Firli.
Terakhir, yang menjadi sasaran edukasi KPK yakni para pemilih. KPK telah membuat program Hajar Serangan Fajar untuk mendidik masyarakat.
“Ini program bisa berhasil apabila seluruh rakyat memberikan dukungan tidak menerima politik uang,” tandasnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
