Pantau - KPK dan Kementerian Sosial (Kemensos) menemukan banyak bantuan sosial (bansos) salah sasaran.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan, terdapat ratusan ribu penerima bansos berpenghasilan cukup.
Jumlah tersebut mengacu pada data NIK yang diperoleh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saat menyambangi BPJS Ketenagakerjaan.
"Dari Bu Mensos datang ke NIK dulu, supaya ini update dari NIK datang ke BPJS TK, keluarlah data-data ini bahwa ada 493 ribu ternyata penerima upah di atas upah minimum provinsi atau daerah. Artinya dia terindikasi sebenarnya menerima upah, dia bekerja, menerima upah, layak terindikasi," kata Pahala saat konferensi pers bersama Mensos Risma di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Selasa (5/9/2023).
Pahala menuturkan, salah sasaran penerima bansos tersebut sebagian besar berpusat di Pulau Jawa. Pahala menyebut, data salah sasaran bansos ini sedang diperbaiki.
Pahala mengungkapkan, data 493 ribu penerima bansos salah sasaran itu dikomparasikan dengan data Badan Kepegawaian Negara (BKN). Terbukti, puluhan ribu ASN menjadi penerima bansos.
"Kita padankan data dengan BKN, mau lihat siapa yang terindikasi ASN. Ternyata kita temukan sekitar 23,8 ribu itu memiliki pekerjaan sebagai ASN," ujar Pahala.
KPK kemudian menghitung 493 ribu bansos salah sasaran tersebut. Pahala menambahkan, ada Rp523 miliar uang negara dalam program bansos yang tak tepat sasaran.
"Ini nilai ketidaktepatan ini kita hitung sekitar Rp523 miliar per bulan karena salah kita kasih ke orang yang sebenarnya tidak tepat. Tapi khusus untuk ASN dan yang penerima upah itu, kita estimasi Rp140 miliar per bulan itu sebenarnya kita nggak tepat kasihnya," ungkap Pahala.
Pahala menekankan, data bansos salah sasaran tersebut bakal diperbaiki dalam satu bulan ke depan oleh instansi terkait.
Perbaikan data tersebut diharapkan mengurangi penerimaan bansos yang salah sasaran. "Tapi yang ini orang miskin nggak dapat, orang kaya malah dapat. Itu aja penyakit bansos," pungkas Pahala.
- Penulis :
- Khalied Malvino
