Pantau - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni menyerukan kerja sama antara TNI dan Polri untuk mengawasi penggunaan pelat dinas dengan lebih ketat.
Ia menekankan, pentingnya menjaga nama baik kedua institusi ini dari penyalahgunaan pelat dinas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Kedua lembaga ini harus saling mendukung untuk menjaga nama baik mereka. Banyaknya masalah terkait pelat dinas disebabkan oleh ulah oknum-oknum," ungkap Sahroni kepada wartawan, Kamis (18/4/2024).
Menurut Sahroni, pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan pelat dinas oleh TNI dan Polri juga memiliki implikasi terhadap etika berkendara di jalan raya dan citra baik institusi.
"Kita tidak ingin masyarakat mendapat kesan negatif terhadap pelat dinas akibat ulah segelintir oknum. Padahal, penggunaan pelat dinas untuk pejabat tertentu telah diatur dalam undang-undang," ujarnya.
Sahroni juga menyoroti perlunya mekanisme pengawasan yang efektif untuk meminimalkan penyalahgunaan pelat dinas yang tidak semestinya.
"Kita perlu memastikan semuanya berjalan dengan tertib dan dapat dimonitor secara berkala, sehingga tidak ada oknum yang merasa berhak untuk melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Oknum-oknum yang arogan biasanya bukanlah pemilik pelat asli," tandasnya.
Sebelumnya, polisi mengungkap kasus PWGA, pengendara Fortuner berpelat dinas TNI yang terlibat cekcok di Tol Japek, yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota TNI.
Saat ini, PWGA telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka atas perbuatannya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
