Pantau - Komisi VI DPR RI akan melakukan pengecekan langsung ke pelabuhan dan gudang Bulog serta memanggil direksi Perum Bulog guna mendalami skandal mark up impor beras yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp8,5 triliun.
Langkah ini diambil menyusul dugaan keterlibatan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dalam kasus tersebut.
“Kami bukan hanya memanggil direksi Bulog, juga akan melakukan kunjungan ke pelabuhan dan gudang Bulog untuk mendalami skandal mark up impor beras,” ujar anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron pada Senin (15/7/2024).
Herman menjelaskan, pengecekan ke pelabuhan dan gudang Bulog akan dilakukan pada masa reses yang berlangsung sejak 12 Juli 2024, atau pada masa sidang terakhir periode ini jika memungkinkan.
"Jika memungkinkan dimasa reses ini, atau di masa sidang terakhir dalam periode ini,” ungkapnya.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas atas skandal mark up impor beras yang diduga menelan kerugian negara hingga Rp8,5 triliun.
“Sisa waktu di periode ini mudah-mudahan bisa memberi gambaran apa yang terjadi,” tandasnya.
Sebelumnya, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan mengungkapkan perhitungan kerugian negara terkait skandal mark up impor beras yang telah dilaporkan ke KPK oleh Studi Rakyat Demokrasi (SDR).
Menurut Anthony, jika mark up terjadi pada impor beras tahun 2023 dan bulan Januari-April 2024 yang mencapai 4,83 juta ton, maka kerugian negara mencapai USD565 juta atau sekitar Rp8,5 triliun.
“Total impor beras tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton, dan Januari-April 2024 sudah mencapai 1,77 juta ton. Total 4,83 juta ton. Kalau modus markup sebesar USD117 per ton ini terjadi sejak 2023, maka kerugian negara mencapai USD565 juta, atau sekitar 8,5 triliun rupiah,” kata Anthony pada Kamis (11/7/2024).
- Penulis :
- Aditya Andreas
