Pantau - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengusulkan pendekatan baru untuk mencegah praktik pungutan liar (pungli) di rumah tahanan (rutan) KPK. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyatakan bahwa KPK perlu menerapkan langkah-langkah sistemik, seperti meningkatkan transparansi dan pengawasan, agar kasus pungli tidak terulang.
Menurut Boyamin, kasus pungli yang melibatkan tahanan dan petugas rutan adalah hasil dari interaksi yang tidak sehat dan sulit dihentikan jika tidak ada upaya pencegahan yang kuat. Ia menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan tahanan yang benar-benar bersih dan bebas dari peluang penyalahgunaan kekuasaan.
"Salah satu kunci untuk menghentikan pungli adalah dengan transparansi. KPK harus memastikan bahwa seluruh interaksi di rutan terpantau dan tidak ada celah bagi praktik ilegal," kata Boyamin.
Baca Juga:
MAKI: Bukan Jokowi, Tapi Prabowo yang Berwenang Setor Nama Capim KPK!
Ia juga menegaskan perlunya menempatkan lebih banyak alat pengawas, seperti CCTV, di seluruh area rutan. CCTV harus diakses langsung oleh pimpinan KPK, sehingga mereka dapat memantau setiap aktivitas dengan jelas dan segera bertindak jika ada pelanggaran.
"Pengawasan teknologi seperti CCTV yang terhubung langsung ke pimpinan KPK adalah solusi efektif untuk mencegah penyalahgunaan. Ini akan menambah tingkat pengawasan dan meminimalkan potensi pungli," tambahnya.
Selain pengawasan ketat, Boyamin juga mendorong KPK untuk menerapkan rotasi rutin terhadap petugas rutan. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terbentuknya jaringan praktik pungli yang berlangsung dalam waktu lama.
"Rotasi pegawai sangat penting untuk menghindari kolusi antara petugas dan tahanan. Jika pegawai terlalu lama di satu tempat, potensi terjadi penyimpangan semakin besar," jelasnya.
Usulan dari MAKI ini diharapkan dapat mendorong perbaikan sistem di rutan KPK dan menciptakan lingkungan yang lebih transparan, dengan pengawasan maksimal dan interaksi yang lebih sehat antara petugas dan tahanan.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
