Pantau - Anggota DPR RI, Gilang Dhielafararez, menyatakan dukungannya terhadap upaya bersih-bersih yang dilakukan oleh KPK dalam menangani praktik pungutan liar (pungli) di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.
Menurutnya, evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dan operasional Rutan KPK sangat diperlukan, mengingat kasus pungli di Rutan tersebut sudah lama menjadi isu.
Gilang menyoroti bahwa masalah pungli ini bukan baru pertama kali terjadi di Rutan KPK. Ia mengapresiasi langkah KPK yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) sebagai bagian dari komitmen pemberantasan pungli.
"Evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan penting karena terbongkarnya masalah pungli di Rutan KPK ini bukan kali pertama terjadi. Kita dukung adanya bersih-bersih KPK dari pungli di Rutan," ujarnya pada Jumat (11/10/2024).
Kasus pungli di Rutan KPK mencapai puncaknya tahun lalu, dengan dugaan jumlah pungutan mencapai Rp 6,3 miliar, yang terjadi antara Mei 2019 hingga Mei 2023. Sebanyak 15 mantan pegawai KPK telah didakwa terlibat dalam aksi ini.
Para tahanan KPK mengaku bahwa mereka terpaksa membayar pungli, karena jika tidak, mereka akan ditempatkan di ruang isolasi atau mendapat sanksi lainnya.
Baru-baru ini, sidak KPK dilakukan kembali setelah mantan Wali Kota Bekasi, Rachmat Effendi alias Pepen, mengungkapkan dalam persidangan bahwa terdapat penyewaan fasilitas sel khusus di Rutan KPK, dengan tarif sekitar Rp 97 juta per bulan.
Informasi ini muncul setelah Pepen bersaksi terkait dugaan praktik penyewaan fasilitas khusus yang pernah digunakan oleh eks Wali Kota Yogyakarta.
Gilang mendesak agar pernyataan dari saksi tersebut ditindaklanjuti secara serius dan hasil investigasinya disampaikan secara transparan.
"Keterangan dari saksi tersebut, saya kira harus ditindaklanjuti agar semua semakin terbuka. Hasil investigasi harus disampaikan secara transparan," ujarnya.
Ia juga menekankan, pentingnya independensi dan integritas dalam melakukan investigasi agar seluruh fakta dapat diungkap dan semua yang terlibat mendapatkan sanksi yang tegas.
"Dari kasus ini kita tahu bahwa lembaga penegak hukum sekalipun tidak luput dari persoalan pelanggaran hukum," tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
