KPK Duga Visi Law Terima Uang Haram SYL

Pantau - KPK menduga kantor pengacara Visi Law menerima uang hasil korupsi eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Dugaan itu mendorong KPK menggeledah kantor tersebut di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan.

BACA JUGA: Ada Dua Koper Disita usai KPK Geledah Kantor Pengacara SYL

"Kami sedang menangani perkara TPPU-nya SYL. Dalam kasus ini, kami melacak ke mana saja uang hasil yang diduga dari tindak pidana korupsi itu mengalir," ujar Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK, Asep Guntur Rahayu, di Gedung KPK, Kamis (20/3/2025).

Menurut Asep, salah satu indikasi pencucian uang adalah pembayaran jasa hukum SYL ke Visi Law. KPK menelusuri apakah ada aliran dana haram dalam kontrak kerja sama antara keduanya.

"Nah, salah satunya karena Visi Law ini di-hire oleh SYL sebagai penasihat hukumnya. Kami menduga uang hasil tindak pidana korupsi SYL digunakan untuk membayar mereka," tambahnya.

KPK juga menyelidiki keabsahan kontrak tersebut serta kemungkinan adanya praktik lain yang mencurigakan.

"Jadi kita cek di situ. Apakah kontrak antara mereka itu benar atau ada hal-hal lain yang misalnya dititipkan dan sebagainya," jelas Asep.

BACA JUGA: KPK Geledah Kantor Visi Law Office terkait Kasus TPPU SYL

Terkait kemungkinan pemeriksaan terhadap pengacara Febri Diansyah dan Donal Fariz, Asep menyebut hal itu masih dalam proses pendalaman.

KPK akan memastikan bagaimana Visi Law bisa ditunjuk sebagai kuasa hukum SYL. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik (BBE).

"Hasil geledah kantor Visi Law, (disita) dokumen dan BBE," ungkap Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika.

Penggeledahan berlangsung pada Rabu (19/3/2025) sejak pukul 14.00 WIB hingga 17.54 WIB.

Sebanyak 12 penyidik KPK keluar dari gedung membawa dua koper berisi barang bukti yang langsung dimasukkan ke bagasi mobil Toyota Innova.

Salah satu pengacara Visi Law, Rasamala Aritonang, turut hadir dalam penggeledahan dan diperiksa KPK. Kini, KPK masih menelusuri aliran dana yang diduga digunakan untuk membayar jasa hukum SYL.