Pantau - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy membubarkan pengadilan negara itu. Ia menyebut kebijakan itu sebagai bukti bahwa Ukraina dapat berjuang untuk mengakhiri sejarah korupsi dan invasi Rusia pada saat yang bersamaan.
"Cerita ini telah berakhir," katanya dikutip dari Reuters, Rabu (14/12/2022).
Zelenskyy juga telah menandatangani undang-undang yang membubarkan Pengadilan Administratif Distrik Kiev.
"Tapi kisah reformasi terus berlanjut--terus berlanjut, bahkan di saat perang seperti itu," kata Zelenskyy dalam pidato video malamnya.
Dia menandatangani undang-undang tersebut pada hari yang sama saat disahkan oleh parlemen Ukraina. Hal ini sebagai persetujuan terhadap peradilan yang luas dan reformasi lain yang diperlukan agar Ukraina dapat bergabung dengan Uni Eropa.
Pavlo Vovk, ketua pengadilan, mengatakan dalam sebuah unggahan Facebook bahwa keputusan untuk membubarkan pengadilan itu murni politis, dibuat dengan tergesa-gesa.
"Mereka yang bertepuk tangan hari ini akan segera menyesal," ujarnya.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan Washington menjatuhkan sanksi pada Vovk
"karena meminta suap sebagai imbalan atas campur tangan dalam proses peradilan dan publik lainnya," dan menunjuk dua anggota keluarga dekatnya pada saat yang sama.
Kasus korupsi terhadap Vovk dikirim ke pengadilan tinggi antikorupsi Ukraina musim panas ini, setelah bertahun-tahun kasus terhadap dirinya diblokir.
Biro anti-korupsi nasional Ukraina (NABU) mengatakan dakwaan dikeluarkan pada 17 Juni terhadap Vovk, dua wakilnya, empat hakim pengadilan dan empat lainnya termasuk kepala administrasi peradilan negara.
Tertuduh "bertindak dalam organisasi kriminal" yang dipimpin oleh Vovk dengan tujuan merebut kekuasaan negara dengan mendapatkan kendali atas badan peradilan dan dengan sengaja menghalangi pekerjaan mereka, kata NABU.
Investigasi telah mengumpulkan lebih dari 16.000 jam penyadapan, kata NABU. Pada bulan Juni, Uni Eropa memberikan restu kepada Ukraina dan negara tetangga Moldova untuk bergabung dengan blok tersebut.
Hal itu merupakan awal dari proses yang mungkin memakan waktu bertahun-tahun dan membutuhkan reformasi ekstensif untuk memenuhi sejumlah standar mulai dari kebijakan yudisial hingga layanan keuangan dan keamanan pangan.
"Cerita ini telah berakhir," katanya dikutip dari Reuters, Rabu (14/12/2022).
Zelenskyy juga telah menandatangani undang-undang yang membubarkan Pengadilan Administratif Distrik Kiev.
"Tapi kisah reformasi terus berlanjut--terus berlanjut, bahkan di saat perang seperti itu," kata Zelenskyy dalam pidato video malamnya.
Dia menandatangani undang-undang tersebut pada hari yang sama saat disahkan oleh parlemen Ukraina. Hal ini sebagai persetujuan terhadap peradilan yang luas dan reformasi lain yang diperlukan agar Ukraina dapat bergabung dengan Uni Eropa.
Pavlo Vovk, ketua pengadilan, mengatakan dalam sebuah unggahan Facebook bahwa keputusan untuk membubarkan pengadilan itu murni politis, dibuat dengan tergesa-gesa.
"Mereka yang bertepuk tangan hari ini akan segera menyesal," ujarnya.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan Washington menjatuhkan sanksi pada Vovk
"karena meminta suap sebagai imbalan atas campur tangan dalam proses peradilan dan publik lainnya," dan menunjuk dua anggota keluarga dekatnya pada saat yang sama.
Kasus korupsi terhadap Vovk dikirim ke pengadilan tinggi antikorupsi Ukraina musim panas ini, setelah bertahun-tahun kasus terhadap dirinya diblokir.
Biro anti-korupsi nasional Ukraina (NABU) mengatakan dakwaan dikeluarkan pada 17 Juni terhadap Vovk, dua wakilnya, empat hakim pengadilan dan empat lainnya termasuk kepala administrasi peradilan negara.
Tertuduh "bertindak dalam organisasi kriminal" yang dipimpin oleh Vovk dengan tujuan merebut kekuasaan negara dengan mendapatkan kendali atas badan peradilan dan dengan sengaja menghalangi pekerjaan mereka, kata NABU.
Investigasi telah mengumpulkan lebih dari 16.000 jam penyadapan, kata NABU. Pada bulan Juni, Uni Eropa memberikan restu kepada Ukraina dan negara tetangga Moldova untuk bergabung dengan blok tersebut.
Hal itu merupakan awal dari proses yang mungkin memakan waktu bertahun-tahun dan membutuhkan reformasi ekstensif untuk memenuhi sejumlah standar mulai dari kebijakan yudisial hingga layanan keuangan dan keamanan pangan.
- Penulis :
- Fadly Zikry
