Pantau - Sekitar 100 ribu pengunjuk rasa dari pemimpin dan aktivis partai oposisi utama Bangladesh memprotes kenaikan harga gas dan komoditas lain.
Mereka melakukan aksi pada Sabtu (4/2/2023) di pusat kota Dhaka, menuntut otoritas setempat mundur.
“Gerakan ini untuk memastikan hak masyarakat untuk memilih dan memulihkan demokrasi, menggulingkan pemerintahan Liga Awami," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) Mirza Fakhrul Islam Alamgir kepada peserta aksi.
Dikutip dari Anadolu, Minggu (5/2/2023), ia menuding Liga Awami merebut kekuasaan melalui pemilu palsu dan mengubah negara menjadi dipenuhi penjarah dan pencuci uang.
“Setiap Liga Awami berkuasa, mereka merebut hak demokrasi masyarakat dan berusaha menjalankan negara menjadi negeri satu partai seperti yang mereka lakukan pada 1975,” ujar Alamgir.
Pekerja BNP menyerukan slogan menentang kenaikan harga gas, bahan pokok dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), termasuk penghilangan paksa dan pembunuhan di luar hukum, dengan pengunjuk rasa mengenakan bendera nasional di kepala mereka.
Pemimpin BNP juga menyatakan selama beberapa bulan terakhir, lebih dari selusin pemimpin dan aktivis BNP, yang bersuara vokal menentang kenaikan harga bahan pokok, telah dibunuh polisi atas perintah pemerintah, sedangkan lainnya menjadi korban penghilangan paksa.
Pengamat HAM mendesak otoritas untuk melakukan penyelidikan atas dugaan penghilangan paksa dan penyiksaan yang baru terjadi, termasuk yang dilakukan anggota reserse kepolisian.
Konvensi Anti Penyiksaan PBB menggambarkan polisi Bangladesh sebagai “negara dalam negara”, dalam ulasan pada Juli 2019.
Mereka melakukan aksi pada Sabtu (4/2/2023) di pusat kota Dhaka, menuntut otoritas setempat mundur.
“Gerakan ini untuk memastikan hak masyarakat untuk memilih dan memulihkan demokrasi, menggulingkan pemerintahan Liga Awami," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) Mirza Fakhrul Islam Alamgir kepada peserta aksi.
Dikutip dari Anadolu, Minggu (5/2/2023), ia menuding Liga Awami merebut kekuasaan melalui pemilu palsu dan mengubah negara menjadi dipenuhi penjarah dan pencuci uang.
“Setiap Liga Awami berkuasa, mereka merebut hak demokrasi masyarakat dan berusaha menjalankan negara menjadi negeri satu partai seperti yang mereka lakukan pada 1975,” ujar Alamgir.
Pekerja BNP menyerukan slogan menentang kenaikan harga gas, bahan pokok dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), termasuk penghilangan paksa dan pembunuhan di luar hukum, dengan pengunjuk rasa mengenakan bendera nasional di kepala mereka.
Pemimpin BNP juga menyatakan selama beberapa bulan terakhir, lebih dari selusin pemimpin dan aktivis BNP, yang bersuara vokal menentang kenaikan harga bahan pokok, telah dibunuh polisi atas perintah pemerintah, sedangkan lainnya menjadi korban penghilangan paksa.
Pengamat HAM mendesak otoritas untuk melakukan penyelidikan atas dugaan penghilangan paksa dan penyiksaan yang baru terjadi, termasuk yang dilakukan anggota reserse kepolisian.
Konvensi Anti Penyiksaan PBB menggambarkan polisi Bangladesh sebagai “negara dalam negara”, dalam ulasan pada Juli 2019.
- Penulis :
- Fadly Zikry
