Pantau - Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, menyatakan pada Rabu (11/12/2024) bahwa ia siap menghadapi proses pemakzulan di tengah perpecahan yang semakin luas dalam koalisi pemerintahan. Dua pengaduan pemakzulan diajukan terhadap Duterte di DPR pekan lalu.
"Lebih baik ada kasus pemakzulan agar kami dapat menjawab tuduhan mereka dengan benar karena prosesnya sudah diatur jelas dalam hukum kami mengenai pemakzulan," ujarnya dalam wawancara dengan sebuah stasiun TV di Filipina, menurut Manila Times, melansir Anadolu.
Menurut hukum setempat, siapa saja, baik anggota parlemen maupun warga negara, dapat mengajukan keluhan di DPR, tetapi keluhan yang diajukan oleh warga negara harus didukung oleh legislator.
Baca juga:
- Polisi Ajukan Gugatan Pidana terhadap Wapres Sara Duterte
- Duterte Klaim Keamanannya Terancam, Tuding Politik Kotor
Pengaduan yang diajukan pada 2 dan 4 Desember 2024 itu menuduh penyalahgunaan dana rahasia oleh Kantor Wakil Presiden. Konstitusi mengharuskan adanya pemungutan suara oleh sepertiga dari seluruh anggota DPR agar proses pemakzulan dapat dilanjutkan ke persidangan.
Duterte menghadapi tantangan hukum yang semakin besar sejak November 2024 usai dituduh mengancam Presiden Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr., istrinya, dan sepupunya yang juga Ketua DPR, dengan ancaman pembunuhan jika dirinya terbunuh.
Wapres Filipina ini sudah dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan oleh Biro Investigasi Nasional terkait tuduhan tersebut pada Rabu (11/12/2024), namun kembali melewatkan panggilan tersebut untuk kedua kalinya.
Baca juga:
- Ancaman Pembunuhan dari Sara Duterte Terhadap Presiden Marcos Picu Ketegangan Politik di Filipina
- Kata Presiden Marcos usai Dirinya Diancam Dibunuh Wapresnya Sendiri
Sementara itu, komite gabungan parlemen Filipina menolak mengembalikan anggaran sebesar 1,3 miliar peso Filipina (sekitar Rp358,8 miliar) yang dipotong dari permintaan anggaran Kantor Wapres Filipina untuk tahun 2025 oleh DPR.
Marcos dan Duterte, yang merupakan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2022 lalu, masing-masing terpilih untuk masa jabatan enam tahun.
Namun, koalisi mereka mulai retak dalam beberapa bulan terakhir, yang memicu Duterte mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pendidikan di Kabinet Marcos pada Juni 2024.
- Penulis :
- Khalied Malvino
