Pantau Flash
HOME  ⁄  Internasional

Kapan MK Korsel Gelar Sidang Perdana Pemakzulan Presiden Yoon?

Oleh Khalied Malvino
SHARE   :

Kapan MK Korsel Gelar Sidang Perdana Pemakzulan Presiden Yoon?
Foto: Polisi Korea Selatan memasang barikade di depan Mahkamah Konstitusi (MK) di Seoul, Senin (16/12/2024), jelang sidang perdana pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol yang sedianya digelar pada Jumat (27/12/2024). (Getty Images)

Pantau - Mahkamah Konstitusi (MK) Korea Selatan akan menggelar sidang pertama untuk memeriksa pemakzulan Presiden yang digulingkan, Yoon Suk Yeol, pada Jumat (27/12/2024).

Para hakim MK Korea Selatan bertemu pada Senin (16/12/2024) untuk memeriksa mosi pemakzulan yang berhasil disahkan oleh DPR, dan memutuskan untuk mengadakan sidang awal pada 27 Desember, lapor Yonhap News, melansir Anadolu.

Yoon, yang berusia 63 tahun, resmi dimakzulkan pada Sabtu (14/12/2024) setelah Majelis Nasional meloloskan mosi yang menghentikan tugasnya terkait pernyataan darurat militer yang hanya berlangsung sejenak pada Selasa (3/12/2024) malam. Pemerintahan saat ini dipimpin Presiden sementara sekaligus Perdana Menteri (PM) Han Duck-soo.

Enam dari sembilan anggota MK Korea Selatan harus mendukung mosi pemakzulan untuk mencabut jabatan Yoon. MK Korea Selatan memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan.

Baca juga:

Kekuasaan Yoon bisa dipulihkan jika MK Korea Selatan memutuskan menolak pemakzulan. Sidang dilakukan terbuka untuk umum, yang mewajibkan Yoon hadir sesuai prinsip.

Yoon juga menghadapi tuduhan pengkhianatan dan pemberontakan, dan diprediksi akan dipanggil tim investigasi gabungan pada Rabu (18/12/2024).

Dia sudah menolak untuk menghadiri pemeriksaan jaksa pada Minggu (15/12/2024). Kantor kejaksaan kembali mengirimkan surat panggilan ke kantor dan kediaman Yoon, yang tidak diterima secara fisik oleh pejabatnya.

Tim investigasi gabungan dipimpin oleh kepolisian, Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), dan unit investigasi Kementerian Pertahanan (Kemhan). Yoon akan diperiksa atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan wewenang.

Sebelumnya pada hari itu, Ketua Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa, Han Dong-hoon, mengundurkan diri dan meminta maaf kepada rakyat atas apa yang oleh oposisi utama Partai Demokrat disebut sebagai “kudeta diri” oleh Yoon.

Penulis :
Khalied Malvino