Pantau - Kepala militer kelompok Islamis Suriah Hayat Tahrir Al-Sham (HTS), Murhaf Abu Qasra, pada Selasa (17/12/2024) menyatakan kelompoknya akan menjadi yang pertama membubarkan sayap militer mereka dan bergabung dengan angkatan bersenjata nasional.
"Dalam sebuah negara, semua unit militer harus terintegrasi dalam institusi ini," ungkap Abu Qasra, yang dikenal dengan nama perang Abu Hassan Al-Hamawi, dalam wawancara dengan AFP, dikutip Rabu (18/12/2024).
"Kami, insya Allah, akan menjadi yang pertama mengambil inisiatif untuk membubarkan sayap bersenjata kami," sambungnya.
Ia juga menegaskan, wilayah yang dikuasai Kurdi di Suriah akan diintegrasikan di bawah pemerintahan baru negara itu, menolak federalisme, dan menegaskan bahwa "Suriah tidak akan terbagi."
"Rakyat Kurdi adalah salah satu komponen rakyat Suriah... Suriah tidak akan terbagi, dan tidak akan ada entitas federal," ujarnya.
Saat ini, administrasi Kurdi yang didukung AS menguasai sebagian besar wilayah di utara dan timur laut Suriah, meski mereka tengah menghadapi pertempuran dengan kelompok yang didukung Turki yang telah merebut sejumlah kota Kurdi.
Baca juga:
- Faksi Pemberontak di Suriah Mau Dibubarkan, Sanksi Harus Dicabut!
- Pemimpin Islamis Suriah Bertemu Utusan PBB di Damaskus, Bahas Apa?
Abu Qasra juga menyerukan komunitas internasional untuk "menemukan solusi" atas serangan berulang Israel dan "penyusupan" ke wilayah Suriah.
"Kami memandang serangan Israel di situs militer dan penyusupan ke selatan Suriah sebagai ketidakadilan... kami menyerukan komunitas internasional untuk menemukan solusi atas masalah ini," tuturnya.
Israel diketahui telah melakukan ratusan serangan terhadap aset militer Suriah untuk mencegahnya jatuh ke tangan musuh. Israel juga telah mengirim pasukan ke zona penyangga yang diawasi PBB di Dataran Tinggi Golan.
Abu Qasra meminta pemerintah Barat, termasuk AS, untuk mencabut status "teroris" yang disematkan pada HTS dan pemimpinnya, Abu Mohammed Al-Golani, yang kini menggunakan nama aslinya, Ahmed Al-Sharaa.
"Kami menyerukan kepada Amerika Serikat dan semua negara untuk mencabut status ini... baik terhadap dirinya maupun seluruh kelompok," katanya, menyebut status tersebut sebagai "tidak adil" dan menegaskan bahwa HTS "pada akhirnya akan terintegrasi ke dalam institusi negara."
HTS, yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Barat seperti AS dan Inggris, telah berupaya meredam retorikanya dan meyakinkan komunitas internasional bahwa kelompok agama dan minoritas lainnya akan dilindungi di bawah kepemimpinan baru.
- Penulis :
- Khalied Malvino
