Presiden Baru Korea Selatan Ditunjuk, Setelah Dua Pemimpin Dimakzulkan Parlemen

Pantau – Korea Selatan kini memiliki presiden baru setelah dua pemimpin sebelumnya dimakzulkan oleh Majelis Nasional dalam waktu kurang dari satu bulan. Choi Sang-mok, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan, ditunjuk sebagai penjabat presiden pada Jumat (27/12/2024), menggantikan Han Duck-soo yang sebelumnya menjabat usai pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol.

Penunjukan Choi Sang-mok dilakukan berdasarkan ketentuan konstitusi Korea Selatan yang mengatur bahwa Wakil Perdana Menteri akan mengambil alih tugas presiden jika penjabat presiden dimakzulkan atau tidak dapat melanjutkan tugasnya.

Dua Pemakzulan Bersejarah

Krisis politik ini bermula dengan pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol pada awal Desember 2024, setelah ia dianggap gagal dalam kebijakan penerapan darurat militer. Han Duck-soo, yang ditunjuk sebagai penjabat presiden menggantikan Yoon, kemudian dimakzulkan hanya dua minggu setelah menjabat.

Baca juga: Sejarah! Penjabat Presiden Korea Selatan Han Duck-soo Dimakzulkan Parlemen

Pemakzulan Han, yang disetujui dengan suara bulat 192-0 dalam sidang pleno Majelis Nasional, menjadikannya penjabat presiden pertama dalam sejarah Korea Selatan yang dicopot oleh parlemen. Partai Demokrat (DP), oposisi utama, mengajukan usulan tersebut dengan lima tuduhan utama, termasuk penolakan Han untuk menunjuk hakim tambahan di Mahkamah Konstitusi.

Namun, langkah ini memicu protes dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang berkuasa. PPP menyebut pemakzulan Han inkonstitusional karena tidak memenuhi kuorum suara yang seharusnya dua pertiga, yaitu 200 suara.

Ketidakpastian Politik Berlanjut

Penunjukan Choi Sang-mok sebagai penjabat presiden diharapkan dapat membawa stabilitas sementara, tetapi ketegangan politik masih membayangi. PPP telah mengindikasikan akan menempuh langkah hukum untuk membatalkan pemakzulan Han, sementara Mahkamah Konstitusi masih harus memutuskan keabsahan pemakzulan Presiden Yoon.

Situasi ini menjadikan Korea Selatan berada di titik kritis dalam sejarah politiknya, dengan publik menantikan kepastian dan stabilitas di tengah gejolak yang belum mereda.