Pantau - Presiden Lebanon Joseph Aoun akhirnya menunjuk Nawaf Salam, Ketua Mahkamah Internasional (ICJ), sebagai calon perdana menteri (PM) setelah mayoritas anggota DPR mendukungnya pada Senin (13/1/2025). Ini jadi pukulan telak untuk Hizbullah yang menuduh para lawannya berusaha mengeksklusikan mereka.
Baca juga: Presiden Baru Lebanon Janji Berantas Korupsi dan Perkuat Pertahanan Negara
Pemilihan Salam menunjukkan perubahan besar dalam keseimbangan kekuasaan di Lebanon setelah kelompok Syiah yang didukung Iran, Hizbullah, dihantam dalam perang dengan Israel tahun lalu, dan sekutu mereka, Bashar al-Assad dari Suriah, digulingkan.
Presiden Aoun mengungkapkan, Salam, yang kini berada di luar negeri dan dijadwalkan kembali pada Selasa (14/1/2025), menerima dukungan dari 84 anggota dari 128 kursi DPR Lebanon. Aoun pun memanggil Salam untuk ditunjuk membentuk pemerintahan.
Salam mendapatkan dukungan dari faksi Kristen, Druze, dan beberapa anggota DPR fraksi Muslim Sunni, termasuk sekutu Hizbullah dan mereka yang lama mendesak Hizbullah untuk menyerahkan persenjataan kuat mereka yang dianggap merusak negara.
Namun, anggota DPR Lebanon dari Hizbullah dan sekutu Syiahnya, Gerakan Amal, yang memegang semua kursi yang diperuntukkan bagi Syiah di parlemen, tak mengusulkan nama siapa pun. Ini menunjukkan mereka tidak berniat bergabung dalam pemerintahan Salam, dan membuka potensi perpecahan sektarian jika mereka tetap berada di luar kabinet.
Anggota DPR Lebanon sekaligus senior Hizbullah, Mohammed Raad, yang sebelumnya menginginkan Najib Mikati tetap menjabat, mengatakan para lawan Hizbullah sedang berusaha memecah belah dan mengeksklusi mereka.
"Kami sudah merentangkan tangan dengan memilih Joseph Aoun sebagai presiden minggu lalu, tapi tangan itu dipotong," ungkap Raad.
"Setiap pemerintahan yang bertentangan dengan koeksistensi tidak memiliki legitimasi," sambungnya.
Baca juga: Perebutan Kursi Panas Perdana Menteri Lebanon Dimulai
Kelompok ini akan bertindak dengan tenang dan bijak "demi kepentingan nasional". Pemilihan Joseph Aoun sebagai presiden pekan lalu, yang didukung Amerika Serikat (AS) dan Arab Saudi, menjadi tanda pergeseran dalam peta politik Lebanon, yang selama ini dikuasai Hizbullah.
Ini juga menandakan kebangkitan pengaruh Saudi di Lebanon, yang sebelumnya kalah saing dengan Iran dan Hizbullah.
Pemilihan Aoun dan penunjukan PM baru Lebanon ini merupakan langkah menuju pemulihan lembaga-lembaga pemerintahan negara tersebut yang telah lumpuh lebih dari dua tahun, tanpa kepala negara atau kabinet yang berfungsi penuh.
Faisal Karami, anggota parlemen Sunni yang mendukung kelompok ini, menyebutkan dia menominasikan Salam untuk "perubahan dan pembaruan" serta dukungan internasional dan Arab untuk Lebanon.
Anggota parlemen Kristen, Gebran Bassil menyebut Salam sebagai "wajah reformasi". "Harapan ada pada perubahan," ujarnya.
Pemerintahan baru menghadapi tantangan besar, termasuk membangun kembali wilayah yang hancur akibat serangan udara Israel dalam perang dengan Hizbullah, serta meluncurkan reformasi yang terhambat lama untuk menghidupkan kembali ekonomi dan mengatasi penyebab keruntuhan sistem keuangan Lebanon pada 2019.
Aoun berharap pembentukan pemerintahan dapat berjalan lancar dan cepat karena "kita memiliki peluang besar di luar negeri", merujuk pada janji dukungan asing.
Sumber: Reuters
- Penulis :
- Khalied Malvino
