Pantau - Gencatan senjata antara Israel dan Hamas dianggap jadi ajang adu klaim antara Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden dan Donald Trump selaku Presiden terpilih "Negeri Paman Sam."
Baca juga: Kebakaran Los Angeles Percepat Gencatan Senjata Israel-Hamas?
Guru Besar Universitas Pelita Harapan (UPH), Prof. Edwin Tambunan menuturkan, bagi Biden, ini jadi "penutup yang manis" di akhir masa jabatannya setelah gagal mencegah konflik Israel-Hamas berubah jadi perang besar.
"Di sisi lain, Trump dan pemerintahan barunya merasa gencatan senjata ini penting buat jeda dalam merumuskan kebijakan Timur Tengah yang lebih cermat," ungkapnya saat dihubungi Pantau.com, Kamis (16/1/2025).
Prof. Edwin mengatakan, adu klaim ini semakin menguatkan dugaan Trump sebagai "invisible hand", menekan Netanyahu agar menerima gencatan senjata yang difasilitasi oleh Biden, Mesir, dan Qatar.
"Meski gencatan senjata tercapai, banyak yang meragukan apakah kesepakatan ini akan bertahan lama atau benar-benar bisa mendorong Israel dan Hamas ke solusi yang lebih berarti," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, mediator dari Qatar mengumumkan bahwa Israel dan Hamas telah menyepakati gencatan senjata di Gaza yang akan mulai berlaku pada Minggu (19/1/2025).
Kesepakatan tersebut mencakup pertukaran sandera dan tahanan setelah konflik yang berlangsung selama 15 bulan.
Sebanyak 33 sandera Israel akan dibebaskan pada tahap pertama perjanjian, termasuk perempuan, anak-anak, lanjut usia (lansia), serta warga sipil yang sakit dan terluka.
Baca juga: Gencatan Senjata Ketuk Palu, Tapi Gaza Tetap Dibombardir Israel
Perdana Menteri (PM) Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, mengungkapkan harapannya agar kesepakatan ini menjadi langkah menuju perdamaian permanen.
"Kami berharap ini akan menjadi halaman terakhir perang, dan semua pihak akan berkomitmen untuk melaksanakan semua ketentuan perjanjian ini," ujarnya, dikutip Kamis (16/1/2025).
Gencatan senjata awal akan berlangsung selama 42 hari. Militer Israel dijadwalkan mundur dari Gaza, namun tetap berjaga di perbatasan untuk memungkinkan proses pertukaran tahanan, termasuk pengembalian jenazah, serta pemulangan orang-orang terlantar ke tempat tinggal mereka.
Jumlah tahanan Palestina yang akan dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran ini akan diselesaikan dalam tahap kedua dan ketiga kesepakatan.
Sementara itu, Qatar, AS, dan Mesir akan memantau pelaksanaan perjanjian ini melalui badan pengawasan yang berbasis di Kairo.
Sheikh Mohammed juga menekankan, pentingnya menjaga ketenangan sebelum kesepakatan mulai berlaku.
"Kami berharap tidak ada agresi atau operasi militer selama beberapa hari ke depan," tegasnya.
- Penulis :
- Khalied Malvino
