Pantau - Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, menghadapi pemeriksaan perdana pada Rabu (15/1/2025), setelah ditangkap atas dugaan pemberontakan terkait pemberlakuan darurat militer secara sepihak. Namun, ia memilih bungkam selama sesi pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi Korea Selatan (CIO).
"Presiden Yoon menolak menjawab pertanyaan apa pun selama pemeriksaan hari Rabu," demikian pernyataan resmi dari CIO yang dikutip oleh Yonhap News Agency, Kamis (16/1).
Penangkapan Yoon Suk Yeol dilakukan di kediaman kepresidenan di pusat kota Seoul dan ia segera dibawa ke markas besar CIO di Gwaecheon, Seoul Selatan. Pemeriksaan perdana dimulai pukul 11.00 waktu setempat, namun berakhir tanpa jawaban dari Yoon terhadap semua pertanyaan yang diajukan oleh pihak penyelidik.
Baca Juga:
Meski Ditahan, Presiden Korsel Ngotot Ogah Diperiksa soal Darurat Militer
Pemeriksaan Kedua Dijadwalkan
CIO telah menjadwalkan pemeriksaan kedua terhadap Yoon Suk Yeol pada Kamis (16/1), yang rencananya dimulai pukul 14.00 waktu setempat.
"Penyelidik akan melanjutkan pemeriksaan pada pukul 14.00 KST terkait dugaan pemberlakuan darurat militer yang kontroversial," ungkap pihak CIO.
Namun, pengacara Yoon Suk Yeol, Yun Gap-geun, menyatakan bahwa kliennya tidak akan menghadiri sesi pemeriksaan lanjutan tersebut. Yun menyebut alasan kesehatan sebagai dasar keputusan ini.
"Kondisi kesehatan Presiden Yoon sedang tidak baik, dan ia tidak memiliki keterangan tambahan yang perlu diberikan setelah pemeriksaan kemarin," jelas Yun Gap-geun.
Tuduhan Pemberontakan dan Krisis Politik
Yoon Suk Yeol menghadapi tuduhan serius terkait upayanya memberlakukan darurat militer dalam situasi yang menimbulkan kontroversi besar di negara tersebut. Kasus ini telah memicu krisis politik yang signifikan di Korea Selatan, dengan berbagai pihak mendesak transparansi dan penyelesaian hukum secara adil.
Pihak berwenang kini fokus mengumpulkan bukti dan kesaksian tambahan untuk mempercepat penyelidikan. CIO juga menegaskan bahwa proses hukum terhadap Presiden yang dimakzulkan ini akan dilakukan dengan profesional dan tanpa intervensi politik.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
