Pantau - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan bahwa strategi pencegahan korupsi di Indonesia perlu diperkuat dan disempurnakan, menyusul masih konsistennya kasus korupsi di berbagai sektor.
Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menyatakan bahwa strategi pencegahan korupsi yang saat ini dijalankan menghadapi tantangan yang kompleks.
"Strategi pencegahan korupsi yang kita jalankan saat ini menghadapi tantangan-tantangan strategi yang tidak sederhana. Kita masih menyaksikan konsistensi terjadinya kasus korupsi di berbagai lini, hal ini menandakan bahwa upaya pencegahan harus terus diperkuat dan disempurnakan," ungkapnya dalam entry meeting Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Strategi Pencegahan Korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (7/8/2025), dikutip dari keterangan resmi.
Nyoman menekankan pentingnya sinergi antara BPK dan KPK dalam memperkuat strategi pencegahan sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Penurunan Skor IPAK Jadi Sorotan
Dalam kesempatan tersebut, BPK juga menyoroti penurunan skor Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) tahun 2024 yang hanya mencapai angka 3,85.
Angka ini lebih rendah dibandingkan skor tahun 2023 dan masih berada di bawah target tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.
"Stagnasi skor IPAK dinilai menjadi alarm moral yang perlu segera direspons dengan langkah perbaikan sistemik dan kolaboratif," ujarnya.
Nyoman juga menyebutkan bahwa salah satu celah yang sering dimanfaatkan oleh pelaku korupsi adalah kelemahan dalam sistem pengendalian internal.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa penguatan tata kelola dan pengawasan harus menjadi prioritas utama dalam strategi pencegahan korupsi.
Pemeriksaan sebagai Momentum Perbaikan
Pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK merupakan respons terhadap kebutuhan strategis untuk memastikan pencegahan korupsi berdampak, terukur, dan efisien dalam menurunkan tingkat korupsi.
Pada tahap awal, BPK akan melakukan pemeriksaan administratif, substantif, dan strategis.
Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman mendalam terhadap proses bisnis entitas dan menilai efektivitas kebijakan serta prosedur yang diterapkan.
Nyoman berharap seluruh jajaran KPK mendukung penuh proses pemeriksaan dengan menyediakan data yang akurat, lengkap, dan terbuka.
Ia juga menekankan pentingnya memandang pemeriksaan bukan hanya sebagai kontrol eksternal, tetapi sebagai alat perbaikan yang berkelanjutan.
"Mari kita pandang pemeriksaan bukan sebagai kontrol eksternal semata, tetapi sebagai alat perbaikan berkelanjutan. Dengan kolaborasi yang baik, kita dapat menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya relevan tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan pencegahan korupsi," ia mengungkapkan.
- Penulis :
- Shila Glorya
