Pantau - Seorang panglima militer senior Korea Selatan meyakini Presiden Yoon Suk Yeol membuat keputusan yang sah saat memberlakukan darurat militer. Namun, ia enggan menjawab apakah pemimpin yang telah dimakzulkan itu pernah memerintahkan untuk "menarik" anggota DPR dari ruang sidang.
Baca juga: DPR Korea Selatan Panggil Yoon Suk Yeol Cs Buntut Darurat Militer
Letnan Jenderal Angkatan Darat Lee Jin-woo memberikan kesaksian di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) Korea Selatan yang sedang meninjau pemakzulan Presiden Yoon oleh Parlemen.
Yoon, yang dituduh menjadi dalang pemberontakan melalui surat perintah darurat militer yang hanya berlaku singkat pada 3 Desember 2024, kembali meremehkan keputusan kontroversinya dan memicu krisis konstitusional, serta memunculkan pemakzulan terhadap perdana menteri (PM).
"Saya tetap percaya bahwa itu sah, dan ketika diperintahkan untuk pergi ke Parlemen, saya menganggapnya sebagai perintah," ujar Lee kepada hakim MK Korea Selatan.
"Tak ada waktu untuk berpikir apakah itu ilegal atau bertentangan dengan konstitusi, ketika panglima tertinggi, yang mewakili rakyat dan yang saya kenal sebagai ahli hukum melalui pengalamannya sebagai jaksa senior, berbicara kepada bangsa dan dunia," lanjutnya.
MK Korea Selatan kini meninjau pemakzulan Presiden Yoon yang dilakukan oleh DPR pada 14 Desember 2024. Nantinya, MK Korea Selatan akan memutuskan apakah Yoon akan diberhentikan secara permanen atau dikembalikan jabatannya. Jika diberhentikan, Pilpres baru harus digelar dalam tiga bulan ke depan.
Baca juga: Polisi Korsel Gerebek Kantor Paspampres, Usut Dugaan Obstruction of Justice
Di sisi lain, jaksa penuntut mendakwa Presiden Yoon dengan tuduhan memimpin pemberontakan. Yoon ditangkap pada Januari 2025 dan kini ditahan di Pusat Penahanan Seoul.
Lee, yang pernah menjabat sebagai Komandan Komando Pertahanan Seoul, termasuk di antara sejumlah pejabat militer dan kepolisian senior yang dituduh melakukan pemberontakan dan penyalahgunaan wewenang.
Presiden Yoon hadir di sidang MK Korea Selatan pada Selasa (4/2/2025) dan menyatakan tak ada gunanya berdebat tentang apakah ia memberi perintah untuk mengeluarkan anggota parlemen yang berkumpul untuk memilih pencabutan darurat militer ketika "tidak terjadi apa-apa."
Lee menolak menjawab banyak pertanyaan, termasuk apakah Presiden Yoon pernah memerintahkan penggunaan senjata api jika diperlukan dan membobol DPR Korea Selatan untuk mengeluarkan para legislator, dengan alasan bahwa dirinya adalah terdakwa dalam kasus pidana.
Salinan dakwaan terhadap Presiden Yoon yang dipantau Reuters menyebutkan Yoon diduga meminta Menteri Keamanan Korea Selatan untuk memutus aliran listrik dan air ke beberapa media yang dianggap kritis terhadap pemimpin konservatif tersebut.
Sumber: REUTERS/The Straits Times
- Penulis :
- Khalied Malvino
