Pantau - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berencana memangkas jumlah pegawai USAID menjadi kurang dari 300 orang, dari total lebih dari 10 ribu staf di seluruh dunia.
Baca juga: Rencana Trump Gabungkan USAID ke Kemlu AS Tuai Kontroversi
Kebijakan ini terungkap dalam laporan Reuters pada Selasa (4/2/2025) berdasarkan informasi dari empat sumber terpercaya.
Badan bantuan kemanusiaan utama AS ini menjadi target restrukturisasi pemerintah yang dipimpin oleh pengusaha Elon Musk, sekutu dekat Trump, sejak awal masa jabatan Presiden dari Partai Republik itu pada Senin (20/1/2025).
Menurut sumber itu, hanya 294 pegawai yang akan dipertahankan, termasuk 12 staf di Biro Afrika dan 8 di Biro Asia. Langkah ini memicu kecaman luas.
"Itu keterlaluan," kata J. Brian Atwood, mantan kepala USAID selama enam tahun.
Dia menilai pemutusan massal ini akan "membunuh USAID", yang telah menyelamatkan jutaan nyawa di seluruh dunia.
Baca juga: Trump Setuju Bubarkan USAID, Elon Musk Ungkap Alasannya
Sejak Trump dan Musk menuduh staf USAID sebagai kriminal, ratusan kontraktor internal telah dipecat, sementara puluhan pegawai lainnya diberhentikan sementara. Program bantuan yang menyelamatkan nyawa kini terancam mandek.
Mulai Jumat (7/2/2025), semua pegawai tetap USAID akan ditempatkan dalam cuti administratif, kecuali yang menjalankan fungsi kritis.
Trump berencana menggabungkan USAID dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) AS, yang kini dipimpin Marco Rubio sebagai administrator sementara.
Namun, penggabungan ini membutuhkan persetujuan Kongres AS karena USAID didirikan berdasarkan undang-undang yang masih berlaku.
Pada 2023, USAID mengelola lebih dari USD40 miliar (setara Rp653 triliun) dan memberikan bantuan ke 130 negara, termasuk Ukraina, Ethiopia, Yordania, Kongo, Somalia, Yaman, dan Afghanistan.
Sumber: REUTERS
- Penulis :
- Khalied Malvino
- Editor :
- Khalied Malvino
