Sekjen PBB Tunggu Kesediaan Kedua Negara untuk Mediasi Konflik

Pantau - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, menyatakan tidak akan melakukan kunjungan ke India maupun Pakistan hingga kedua negara menyatakan kesiapan mereka menerima tawaran mediasi dari PBB.

Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, dalam pengarahan pers pada Kamis, 1 Mei 2025, menyusul eskalasi ketegangan terbaru di wilayah Kashmir.

Dujarric menegaskan bahwa kunjungan diplomatik baru akan dilakukan jika terdapat sinyal tegas dari India dan Pakistan bahwa mereka menerima jasa baik PBB untuk meredakan konflik yang telah lama berlangsung.

Serangan Teroris dan Balasan Diplomatik Picu Krisis Baru

Ketegangan terbaru dipicu oleh serangan teroris yang terjadi pada 22 April 2025 di dekat Kota Pahalgam, Jammu dan Kashmir, India, yang menewaskan 26 orang.

Kelompok pemberontak Front Perlawanan mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut, yang kemudian memicu reaksi keras dari pemerintah India.

India menuding Pakistan berada di balik serangan tersebut dan merespons dengan sejumlah tindakan tegas, antara lain:

Mengurangi perwakilan diplomatik

Menangguhkan Perjanjian Perairan Indus

Menutup satu-satunya jalur perbatasan darat dengan Pakistan

Perdana Menteri India Narendra Modi memberikan kebebasan penuh kepada militer untuk menentukan waktu, cara, dan sasaran dalam merespons serangan tersebut.

Sementara itu, Pakistan membalas dengan menangguhkan seluruh perdagangan bilateral dan menutup wilayah udaranya bagi penerbangan asal India.

India juga menutup wilayah udaranya untuk pesawat terkait Pakistan hingga 23 Mei 2025.

Komite Keamanan Nasional Pakistan bahkan memperingatkan bahwa setiap upaya India untuk mengalihkan aliran Sungai Indus akan dianggap sebagai deklarasi perang.

Pada 30 April 2025, perwakilan kementerian pertahanan kedua negara telah membahas pelanggaran gencatan senjata di sepanjang Garis Kendali (Line of Control), namun belum ada hasil konkret.

Situasi yang terus memanas ini mendorong PBB untuk kembali menawarkan mediasi, namun inisiatif tersebut tergantung pada kesediaan politik kedua belah pihak.