Pantau - Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad Al-Shaibani, bertemu dengan Utusan Khusus PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, di Damaskus pada Jumat dalam rangka membahas upaya menjaga keamanan, stabilitas, serta pelaksanaan keadilan transisional di negara tersebut.
Kementerian Luar Negeri Suriah menyatakan bahwa kedua pihak sepakat pentingnya kerja sama erat antara pemerintah Suriah dan PBB dalam mengatasi isu-isu yang masih membayangi negeri yang porak-poranda oleh perang selama lebih dari satu dekade.
Pertemuan ini berlangsung di tengah meningkatnya tekanan dari dalam dan luar negeri untuk menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran berat yang dilakukan selama masa pemerintahan Bashar al-Assad sejak 2011.
Assad Tinggalkan Suriah, Badan Keadilan Dibentuk untuk Ungkap Pelanggaran Masa Lalu
Pelanggaran yang terdokumentasi termasuk penggunaan senjata kimia, pengeboman udara di wilayah sipil, penangkapan sewenang-wenang, penghilangan paksa, hingga penyiksaan sistematis di pusat-pusat penahanan, yang telah menyebabkan kematian dan hilangnya ratusan ribu warga sipil menurut laporan PBB dan lembaga internasional.
Sebagai langkah konkret menuju keadilan, Presiden Suriah saat ini, Ahmad al-Sharaa, mengeluarkan dekrit pada 18 Mei untuk membentuk badan keadilan transisional yang akan bertugas mengungkap pelanggaran rezim sebelumnya, meminta pertanggungjawaban para pelaku, dan memberikan ganti rugi kepada para korban.
Ahmad al-Sharaa, pemimpin pasukan anti-rezim yang diangkat sebagai presiden transisi sejak Januari, menggantikan Bashar al-Assad yang telah memimpin hampir 25 tahun dan melarikan diri ke Rusia pada 8 Desember—sebuah momen yang menandai berakhirnya rezim Partai Baath.
- Penulis :
- Balian Godfrey
