
Pantau - Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, akan menghadapi sidang pemakzulan yang digelar oleh Senat Filipina, di mana hasil akhirnya akan menentukan kelangsungan jabatannya.
Sidang ini dilatarbelakangi oleh sejumlah aduan resmi yang menuduh Sara Duterte melakukan tindakan yang melanggar hukum dan etika jabatan.
Pemicu utama pemakzulan adalah investigasi atas dugaan ancaman pembunuhan terhadap Presiden Ferdinand Marcos Jr serta tuduhan penyelewengan dana pemerintah.
Tuduhan Berat dan Desakan Akuntabilitas
Aduan pemakzulan pertama dilayangkan oleh koalisi aktivis pada Senin, 2 Desember 2024, yang menuduh Sara Duterte melakukan tindak korupsi dan pelanggaran terhadap jabatan.
Sara Duterte telah membantah tuduhan tersebut, termasuk dugaan penyalahgunaan dana publik.
Aduan kedua menyusul pada Rabu, 4 Desember 2024, diajukan oleh kelompok yang terdiri dari aktivis, guru, mantan anggota Kongres, dan sejumlah pihak sipil lainnya.
Dalam aduan tersebut, Sara Duterte dituduh menyalahgunakan dana rahasia negara lebih dari setengah miliar Peso, termasuk likuidasi dana sebesar 125 juta Peso hanya dalam 11 hari pada akhir tahun 2022.
Mantan anggota Kongres, Teddy Casino, menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan besar terhadap kepercayaan publik.
Ia menambahkan bahwa "rakyat Filipina, terutama para pembayar pajak, berhak menuntut akuntabilitas dari pejabat tinggi negara".
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Filipina telah menyetujui proses pemakzulan, sehingga Senat akan menentukan apakah Sara Duterte masih layak mempertahankan jabatannya sebagai Wakil Presiden.
- Penulis :
- Balian Godfrey