Pantau - Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) untuk pertama kalinya meningkatkan status Palestina dari “gerakan pembebasan nasional” menjadi “negara pengamat non-anggota” dalam Konferensi Perburuhan Internasional ke-113 di Jenewa, Senin (2/6/2025).
Keputusan tersebut diambil melalui konsensus dalam Komite Urusan Umum dan dijadwalkan akan diadopsi secara resmi dalam sidang pleno pada Kamis (5/6).
Langkah ini menyelaraskan posisi Palestina di ILO dengan statusnya di badan PBB lain seperti UNESCO dan WHO, dan mengikuti Resolusi Majelis Umum PBB ES-10/23 yang diadopsi pada Mei 2024.
Hak Baru dan Dukungan Internasional
Dengan status baru tersebut, Palestina memperoleh hak yang diperluas di ILO, termasuk menyampaikan pernyataan dalam semua agenda, mengajukan usulan, serta ikut serta dalam seluruh pertemuan delegasi tripartit.
Mulai 2026, Palestina juga memiliki hak untuk menominasikan delegasi ke Biro Konferensi.
Duta Besar Palestina untuk PBB di Jenewa, Ibrahim Khraishi, menyebut keputusan ini sebagai “tanggapan tegas dan tidak ambigu terhadap penolakan Knesset Israel terhadap negara Palestina”.
Ia juga mengecam standar ganda yang diterapkan sejumlah pihak, dan menyebutnya sebagai hal yang merusak legitimasi serta keadilan internasional.
Khraishi menyoroti sikap Hongaria yang menjadi satu-satunya negara yang menentang resolusi, meskipun secara formal telah mengakui Palestina sejak 1988.
Resolusi ini mendapat dukungan kuat dari Kelompok Arab, Organisasi Kerjasama Islam (OKI), serta negara-negara seperti Prancis, China, Spanyol, dan Swiss.
Dukungan juga datang dari Kelompok Pengusaha dan Kelompok Pekerja di ILO, yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip-prinsip ILO.
Khraishi menegaskan bahwa langkah ini "bukan sekadar simbolis", melainkan bagian dari perjuangan sah rakyat Palestina untuk keadilan, kedaulatan, dan penentuan nasib sendiri.
- Penulis :
- Balian Godfrey
- Editor :
- Balian Godfrey
