Pantau - Pemerintah Malaysia menyatakan penyesalan mendalam atas kegagalan berulang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dalam mengadopsi resolusi untuk gencatan senjata segera dan permanen di Gaza.
Kementerian Luar Negeri Malaysia menyebut resolusi tersebut juga mencakup pencabutan tanpa syarat atas semua pembatasan bantuan kemanusiaan ke Palestina.
Dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (5/6), Malaysia menyebut kegagalan DK PBB sebagai hal yang sangat mengecewakan, terutama karena disebabkan oleh penggunaan hak veto oleh salah satu anggota tetap dewan.
Wisma Putra menegaskan bahwa Malaysia menentang keras pembunuhan warga sipil oleh rezim zionis Israel, mengecam tindakan genosida, dan mengutuk kelaparan massal yang ditimbulkan akibat konflik.
Malaysia juga menyebut blokade terhadap bantuan kemanusiaan oleh Israel sebagai bentuk penyalahgunaan alat perang.
Di tengah kemandekan DK PBB, Malaysia menyerukan kepada masyarakat internasional agar tidak menyerah dalam memastikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan Timur Tengah.
Malaysia menegaskan bahwa satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi adalah pembentukan Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat berdasarkan perbatasan pra-1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
AS Dikecam, China Tegaskan Mayoritas Dunia Dukung Gencatan Senjata
Kantor berita Tiongkok, Xinhua, melaporkan bahwa pada Rabu (4/6), Amerika Serikat memveto draf resolusi DK PBB yang menuntut gencatan senjata dan pencabutan pembatasan bantuan ke Gaza.
Draf tersebut diajukan oleh 10 anggota terpilih dan didukung oleh 14 dari 15 anggota dewan, namun gagal karena AS menjadi satu-satunya penolak dengan menggunakan hak veto.
Draf resolusi itu juga menuntut pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera serta distribusi bantuan secara aman, tanpa hambatan, dan dalam skala besar.
Hak veto AS langsung menuai kecaman dari anggota DK lainnya.
Perwakilan Tetap China untuk PBB, Fu Cong, menyatakan kekecewaannya dan menyebut bahwa draf resolusi mencerminkan tuntutan paling mendesak dari rakyat Gaza dan suara mayoritas masyarakat internasional.
"AS sekali lagi telah menyalahgunakan hak vetonya, memadamkan cercah harapan bagi masyarakat di Gaza dan dengan kejam terus membiarkan lebih dari dua juta orang hidup dalam kegelapan. AS harus menghadapi pertanyaan dari masyarakat internasional", tegas Fu.
Ia menambahkan bahwa veto AS berulang kali menjadi akar kegagalan DK PBB dalam menghentikan konflik di Gaza.
- Penulis :
- Balian Godfrey
