Pantau - Pemerintahan Amerika Serikat secara resmi mulai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 1.300 pegawai Departemen Luar Negeri sebagai bagian dari reorganisasi besar-besaran birokrasi federal yang diterapkan sejak Jumat (11/7).
Reorganisasi ini merupakan kebijakan administrasi Presiden Donald Trump untuk merampingkan operasional kementerian dan lembaga negara.
PHK Skala Besar dan Dampak Organisasi
Menurut laporan CNN, PHK berdampak pada 1.107 pegawai negeri sipil dan 246 petugas layanan luar negeri yang bekerja di berbagai unit di dalam dan luar negeri.
Dalam pemberitahuan internal yang dikirim melalui email, disebutkan bahwa hampir 3.000 pegawai diperkirakan akan meninggalkan departemen, baik karena PHK maupun pengunduran diri sukarela.
“Pengurangan jumlah karyawan telah dirancang dengan cermat untuk memengaruhi fungsi noninti, kantor yang tumpang tindih atau berlebihan, serta kantor di mana efisiensi yang signifikan dapat dicapai melalui sentralisasi atau konsolidasi fungsi dan tanggung jawab,” demikian tertulis dalam pernyataan resmi Departemen Luar Negeri.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio tidak berada di Washington saat pengumuman PHK dilakukan, karena masih dalam perjalanan pulang dari kunjungan diplomatik di Malaysia.
PBS mengonfirmasi bahwa penghapusan ratusan unit kantor dan biro akan dilakukan menyusul pemberlakuan reorganisasi ini.
Penolakan, Gugatan, dan Efek Jangka Panjang
Kebijakan PHK massal ini juga sedang menghadapi gugatan hukum dan tengah dalam proses persidangan karena dinilai menimbulkan ketidakpastian kerja dan memengaruhi stabilitas kebijakan luar negeri AS.
Michael Rigas, Wakil Menteri Luar Negeri untuk Urusan Manajemen dan Sumber Daya, menyatakan bahwa reorganisasi ini adalah langkah konsolidasi terbesar dalam beberapa dekade terakhir.
“Ini merupakan bagian dari rencana konsolidasi dan efisiensi jangka panjang dalam menghadapi dinamika global dan tuntutan baru terhadap diplomasi modern,” ujarnya seperti dikutip The New York Times.
Departemen Luar Negeri sebelumnya telah menyampaikan rencana reorganisasi kepada Kongres pada Mei 2025, termasuk rencana penghapusan program dan pemangkasan staf hingga 18 persen dari total tenaga kerja.
PHK ini secara resmi diklasifikasikan sebagai Reduction in Force (RIF) dan diperkirakan akan terus bergulir hingga akhir tahun 2025.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
