Pantau - Sekelompok tokoh liberal senior di Korea Selatan menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang dinilai merugikan kepentingan ekonomi dan kedaulatan negara mereka.
Pernyataan ini disampaikan pada Kamis, 17 Juli 2025, dan menyasar kebijakan tarif resiprokal sepihak sebesar 25 persen yang rencananya akan diberlakukan atas semua produk asal Korea Selatan mulai 1 Agustus 2025.
Kebijakan tersebut dinilai melanggar Perjanjian Perdagangan Bebas Korea Selatan–Amerika Serikat (KORUS FTA), yang selama ini telah membuat Korea Selatan menerapkan tarif hampir nol persen terhadap barang dari AS.
Dikhawatirkan Ganggu Stabilitas Ekonomi Asia dan Kesejahteraan Warga
Dalam pernyataannya, kelompok tersebut menyebut kebijakan tarif Presiden Trump sebagai bentuk kebangkitan kembali proteksionisme gaya 1930-an dan menyebutnya sebagai kebijakan beggar-thy-neighbor—yakni memperkaya negara sendiri dengan mengorbankan negara lain.
“Kebijakan tarifnya (Trump) bukanlah langkah perdagangan yang sah, melainkan kebangkitan kembali proteksionisme gaya 1930-an, sebuah kebijakan 'beggar-thy-neighbor' yang bertujuan untuk memperkaya negaranya sendiri dengan cara mengorbankan negara lain”, tulis kelompok tersebut.
Mereka memperingatkan bahwa penerapan tarif ini dapat mendorong perekonomian Asia ke jurang krisis, meruntuhkan industri inti Korea Selatan, mengancam ketahanan pangan, serta memicu kekacauan bagi para pekerja dan petani.
Pernyataan tersebut ditandatangani oleh sepuluh tokoh liberal senior, termasuk seorang mantan menteri unifikasi Korea Selatan.
Kritik terhadap Beban Pertahanan dan Agenda Indo-Pasifik
Kelompok ini juga mengkritik tuntutan Trump agar Korea Selatan membayar 10 miliar dolar AS untuk biaya kehadiran sekitar 28.500 tentara AS di wilayahnya—jumlah yang 9,7 kali lebih besar dari kontribusi Korea Selatan saat ini.
Mereka menyatakan bahwa kehadiran militer AS tidak lagi sebatas menjaga keamanan Korea Selatan, melainkan telah bergeser untuk mempertahankan hegemoni strategis AS di kawasan Indo-Pasifik.
“Yang awalnya dimulai sebagai tekanan ekonomi kini telah meluas hingga persoalan hidup dan mati, yang oleh Presiden Trump diperlakukan semata-mata sebagai alat tawar-menawar di bawah slogan 'America First'”, ujar pernyataan tersebut.
Seruan Penolakan Terbuka dari Masyarakat Sipil
Sebagai tokoh senior masyarakat sipil, mereka menegaskan penolakan terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil dan membahayakan masa depan generasi muda Korea Selatan.
“Sebagai tokoh senior masyarakat sipil Korea (Selatan), yang menyuarakan kepedulian terhadap generasi muda dan masa depan Korsel, kami dengan ini menyatakan penolakan tegas terhadap perilaku tidak adil Presiden Trump”, tegas mereka.
Pernyataan ini menjadi salah satu bentuk kritik paling terbuka dari kalangan elite sipil Korea Selatan terhadap kebijakan ekonomi dan militer Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump.
- Penulis :
- Aditya Yohan
