Trump Ancam Sanksi Negara Pembeli Minyak Rusia, India Sebut Kebijakan Tak Masuk Akal

Pantau - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengeluarkan ancaman akan menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara yang masih membeli minyak dari Rusia, menyusul kebijakan tarif tambahan terhadap India.

Tarif Tambahan dan Sanksi Sekunder Jadi Instrumen Tekanan

Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang menetapkan tarif impor tambahan sebesar 25 persen terhadap India.

Tarif tersebut diberlakukan karena India dinilai masih mengimpor minyak dari Rusia dan akan mulai berlaku dalam 21 hari sejak perintah tersebut ditetapkan.

“Anda akan melihat semakin banyak sanksi sekunder,” ujar Trump, menegaskan komitmen pemerintahannya dalam memperketat tekanan ekonomi terhadap negara-negara yang dinilai mendukung pendapatan energi Rusia.

Perintah eksekutif juga memberi mandat kepada Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, dan Menteri Keuangan, Scott Bessent, untuk mengidentifikasi negara-negara lain yang masih mengimpor minyak Rusia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jika Menteri Perdagangan menemukan indikasi adanya impor minyak dari Rusia oleh suatu negara, ia diwajibkan menyarankan kepada Presiden langkah-langkah yang harus diambil, termasuk kemungkinan mengenakan tarif ad valorem tambahan sebesar 25 persen terhadap barang dari negara tersebut.

India Protes Keras: Sebut Kebijakan Tak Adil

Sebelumnya, pada Selasa, Trump menyatakan bahwa keputusan lebih lanjut soal sanksi akan diambil setelah pembicaraan antara Duta Khusus AS Steve Witkoff dan pejabat Rusia di Moskow.

Trump juga menuduh India meraup keuntungan besar dari menjual kembali minyak Rusia.

Menanggapi hal ini, pemerintah India menyatakan keprihatinan mendalam atas langkah Trump yang menaikkan tarif hingga 50 persen terhadap berbagai produk India.

Kementerian Luar Negeri India menyebut tindakan tersebut sebagai “tak adil, tak dapat dibenarkan, dan tak masuk akal.”

India juga menyatakan akan “mengambil semua langkah yang diperlukan” untuk melindungi kepentingan nasionalnya, termasuk meninjau ulang hubungan dagang dengan Amerika Serikat.