Pantau - Sebanyak 24 menteri luar negeri dari Inggris, Prancis, Australia, dan negara lainnya pada 12 Agustus 2025 berjanji memastikan bantuan kemanusiaan mengalir ke Jalur Gaza.
Mereka menegaskan penderitaan warga Gaza telah mencapai tingkat yang mereka sebut “tak terbayangkan”.
Dalam pernyataan daring yang juga ditandatangani pejabat senior Uni Eropa, para menteri menyampaikan, “Ruang kemanusiaan harus dilindungi, dan bantuan tidak boleh dipolitisasi.”
Seruan Internasional Hentikan Krisis Kemanusiaan
Para menteri memperingatkan adanya bencana kelaparan di Gaza dan menegaskan, “Tindakan mendesak diperlukan saat ini juga untuk menghentikan dan mengatasi kelaparan.”
Mereka mendesak Israel mengizinkan semua pengiriman bantuan dari organisasi nonpemerintah internasional serta membuka blokade bagi pegiat kemanusiaan esensial.
Dalam pernyataan itu disebutkan, “Semua perlintasan dan rute harus digunakan untuk mengalirkan bantuan ke Gaza, termasuk makanan, pasokan gizi, tempat tinggal, bahan bakar, air bersih, obat-obatan, dan peralatan medis.”
Seruan ini muncul saat krisis kemanusiaan di Gaza memburuk sejak Maret 2025, setelah Israel menutup seluruh perlintasan masuk ke wilayah tersebut.
Israel berulang kali membantah bertanggung jawab atas kelaparan di Gaza, yang memicu protes global.
Pada Juli 2025, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melalui media sosial membantah adanya kelaparan maupun kebijakan yang menyebabkannya.
Dukungan Politik untuk Palestina Meningkat
Penandatangan pernyataan meliputi menteri luar negeri dari Inggris, Australia, Belgia, Kanada, Siprus, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Yunani, Islandia, Irlandia, Jepang, Lithuania, Luksemburg, Malta, Belanda, Norwegia, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Swiss.
Pejabat Uni Eropa yang ikut menandatangani antara lain Perwakilan Tinggi UE untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Kaja Kallas, Komisioner UE untuk Mediterania Dubravka Suica, serta Komisioner UE untuk Kesetaraan, Kesiapsiagaan, dan Manajemen Krisis Hadja Lahbib.
Pada hari yang sama, setelah laporan operasi militer Israel di seluruh Gaza, rumah sakit setempat melaporkan lima kematian akibat kelaparan dan malnutrisi dalam 24 jam terakhir, termasuk dua anak.
Total korban tewas akibat kelaparan dan malnutrisi sejak Oktober 2023 mencapai 227 orang, termasuk 103 anak.
Menanggapi operasi militer Israel dan pembatasan bantuan yang berlanjut, semakin banyak negara menyuarakan dukungan bagi hak asasi manusia rakyat Palestina.
Seruan internasional untuk solusi dua negara semakin kuat.
Pada 24 Juli 2025, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan Prancis akan mengakui Negara Palestina secara resmi pada sidang ke-80 Majelis Umum PBB September mendatang.
Pada 11 Agustus 2025, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengumumkan Australia juga akan mengakui Negara Palestina pada September.
- Penulis :
- Leon Weldrick
