Pantau - Inggris bersama 22 negara mitra secara resmi mengecam keputusan Israel untuk melanjutkan pembangunan lebih dari 3.400 unit hunian di area E1, wilayah Tepi Barat yang diduduki, dengan menyebut langkah tersebut sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Kamis, 21 Agustus 2025, Pemerintah Inggris menegaskan sikapnya.
"Keputusan Israel tidak dapat diterima dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum internasional. Kami mengecam keputusan ini dan menyerukan pembatalannya segera dengan tegas," bunyi pernyataan tersebut.
Dinilai Perburuk Ketegangan dan Jauhkan Upaya Perdamaian
Negara-negara penandatangan menyatakan bahwa pembangunan permukiman ini tidak memberikan manfaat bagi masyarakat Israel, melemahkan keamanan, dan berpotensi memicu kekerasan serta ketidakstabilan lebih lanjut.
Langkah sepihak Israel tersebut juga dianggap menghambat upaya perdamaian dan merusak komitmen internasional terhadap solusi dua negara.
"Aksi sepihak oleh pemerintah Israel tersebut melemahkan keinginan kolektif kita atas keamanan dan kemakmuran di Timur Tengah. Pemerintah Israel harus menghentikan pembangunan permukiman sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334 dan menghapus pembatasan mereka terhadap keuangan Otoritas Palestina," lanjut isi pernyataan.
Pernyataan bersama ini ditandatangani oleh menteri luar negeri dari negara-negara berikut: Australia, Belgia, Kanada, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Italia, Jepang, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Malta, Belanda, Norwegia, Portugal, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Inggris, serta perwakilan tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan.
Duta Besar Israel Dipanggil, Proyek E1 Dianggap Strategis Tapi Kontroversial
Sebagai bentuk protes diplomatik, Duta Besar Israel untuk Inggris telah dipanggil ke Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris pada hari yang sama.
Satu hari sebelumnya, pada Rabu, 20 Agustus 2025, Komite Perencanaan Tinggi Israel menyetujui pembangunan 3.753 unit hunian, termasuk 3.401 unit yang berada dalam tahap persetujuan akhir di kawasan permukiman E1, dekat Ma'ale Adumim.
Proyek ini dirancang untuk menghubungkan sejumlah permukiman Israel sehingga menciptakan jalur hunian yang memisahkan Tepi Barat dari Yerusalem Timur—sebuah langkah yang dinilai komunitas internasional dapat menggagalkan peluang berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
