Mahkamah Konstitusi Thailand Copot Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra karena Rekaman Bocor

Pantau - Mahkamah Konstitusi Thailand resmi memberhentikan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya setelah dinyatakan melakukan pelanggaran serius terhadap standar etika konstitusi.

Putusan Pengadilan dan Alasan Pemberhentian

Masa jabatan Paetongtarn berakhir setelah lebih dari setahun memimpin pemerintahan Thailand.

Keputusan ini dipicu petisi 36 senator yang menilai rekaman audio percakapan antara Paetongtarn dan mantan perdana menteri Kamboja sekaligus Presiden Senat Hun Sen, yang tersebar pada 18 Juni 2025, membuktikan ia tidak memenuhi syarat sebagai perdana menteri.

Majelis hakim dengan suara mayoritas 6:3 menyatakan Paetongtarn bersalah karena melakukan "pelanggaran serius terhadap standar etika."

Dengan putusan tersebut, ia resmi diberhentikan efektif mulai 1 Juli 2025, dan seluruh kabinet juga harus lengser, meski masih menjabat sementara.

Tiga hakim menyatakan dissenting opinion dengan menilai tindakan Paetongtarn tidak termasuk kategori "pelanggaran etika serius."

Respons Paetongtarn dan Arah Politik ke Depan

Dalam pernyataannya di Gedung Pemerintah, Paetongtarn menerima keputusan pengadilan namun menegaskan dirinya tidak bersalah.

"Percakapan dalam rekaman bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan dilakukan dengan niat tulus mengabdi kepada negara," ungkapnya.

Ia menekankan komitmen melindungi nyawa warga dan personel militer, serta menjelaskan bahwa percakapan itu terjadi sebelum pecah konflik perbatasan yang penuh kekerasan.

Paetongtarn menyebut putusan ini sebagai contoh perubahan politik mendadak dan meminta parlemen menciptakan stabilitas politik.

"Saya berterima kasih kepada rakyat Thailand atas kesempatan untuk mengabdi kepada bangsa," ujarnya.

Di sisi lain, Partai Rakyat oposisi menyatakan akan mendukung pembentukan pemerintahan baru dengan syarat calon perdana menteri membubarkan parlemen dalam waktu empat bulan setelah menyampaikan pernyataan kebijakan.

Namun, partai tersebut menegaskan tidak akan bergabung dengan pemerintahan baru dan tetap berada di jalur oposisi.

Selain itu, mereka menolak mendukung "perdana menteri dari luar" atau figur yang memiliki rekam jejak terkait kudeta militer.