Pantau - Pemerintah Nepal resmi mencabut pembatasan mobilitas sementara atau jam malam di Kathmandu dan sejumlah kota lain setelah pelantikan Sushila Karki sebagai perdana menteri pemerintahan sementara.
Pelantikan Perdana Menteri Sementara
Presiden Nepal Ram Chandra Poudel mengambil sumpah jabatan Sushila Karki pada 12 September 2025 di Kathmandu.
Media lokal Khabarhub pada Jumat melaporkan bahwa Karki resmi diambil sumpah untuk memimpin pemerintahan sementara Nepal.
Himalayan Times menyebut pencabutan jam malam dilakukan sesaat setelah prosesi pelantikan berlangsung.
Kedutaan Besar Rusia di Kathmandu juga menyampaikan informasi melalui Telegram.
" Kami informasikan bahwa pembatasan pergerakan sementara di Kathmandu, Lalitpur, dan Bhaktapur telah dicabut. Namun demikian, akses ke beberapa area di Kathmandu kemungkinan masih dilarang. Mohon ikuti arahan otoritas terkait hal ini," ungkap pihak kedutaan.
Latar Belakang Kerusuhan
Pembatasan pergerakan sebelumnya diberlakukan akibat kerusuhan massal di Kathmandu yang menewaskan 34 orang dan melukai lebih dari 1.300 orang.
Kerugian fasilitas umum dan pribadi akibat kerusuhan tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 1,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp22,9 triliun.
Kerusuhan juga dipicu krisis politik setelah Perdana Menteri Nepal Sharma Oli mengundurkan diri pada 9 September 2025.
Oli mundur usai demonstran menyerbu parlemen dan membakar rumah sejumlah pejabat tinggi di Kathmandu.
Polisi menanggapi aksi massa dengan menembakkan meriam air, gas air mata, hingga peluru tajam.
Puluhan demonstran dilaporkan tewas, sementara ratusan lainnya mengalami luka-luka.
Sebelumnya, pada 4 September 2025, otoritas Nepal juga sempat memblokir akses media sosial karena belum memenuhi tenggat registrasi di Kementerian Komunikasi, tetapi pemblokiran itu kemudian dicabut setelah muncul protes besar.
- Penulis :
- Leon Weldrick
