Sejarah Hari Ini: Soeharto Dilantik MPRS Sebagai Presiden ke-2 RI

Pantau - Pelantikan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada 12 Maret 1967 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) merupakan tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia pasca-kemerdekaan. 

Pelantikan tersebut terjadi dalam konteks pergantian kekuasaan dari Presiden Sukarno ke Soeharto, yang diikuti oleh periode politik yang disebut ‘Orde Baru’ di Indonesia.

Sebelum pelantikan tersebut, Indonesia telah mengalami situasi politik yang kritis selama beberapa tahun sebelumnya. 

Pada pertengahan tahun 1960-an, kondisi ekonomi Indonesia mulai merosot, terjadi ketegangan politik dan militer, serta kerusuhan yang merajalela di berbagai daerah. 

Presiden Sukarno, yang memimpin Indonesia sejak kemerdekaan pada tahun 1945, semakin terisolasi politik dan berada dalam tekanan yang besar.

Pada saat itu, Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat, muncul sebagai tokoh yang memegang peranan kunci dalam mengendalikan situasi politik yang memanas. 

Kekuatan militer yang dipimpin oleh Soeharto, semakin dominan dalam menanggapi krisis-krisis yang terjadi.

Pada 1965, terjadi peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September (G30S) yang diikuti oleh peristiwa Pembunuhan Massal 1965-1966. 

Peristiwa ini digunakan sebagai dalih untuk menekan kelompok-kelompok yang dianggap pro-komunis, serta membuka jalan bagi Soeharto dan kelompok militer untuk mengambil alih kendali pemerintahan.

MPRS kemudian menetapkan bahwa Presiden Sukarno tidak lagi mampu menjalankan tugasnya dan menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto sebagai Pelaksana Tugas Presiden pada Maret 1967. 

Pada tanggal 12 Maret 1967, MPRS secara resmi melantik Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang baru.

Pelantikan Soeharto sebagai Presiden RI pada tanggal tersebut menandai dimulainya era pemerintahan Orde Baru di Indonesia. 

Di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia mengalami periode stabilisasi politik dan ekonomi yang cukup signifikan, meskipun juga dikenal dengan pelanggaran hak asasi manusia dan otoritarianisme politik. 

Seiring berjalannya waktu, pemerintahan Soeharto juga menghadapi berbagai tantangan dan kritik. Ia akhirnya mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada tahun 1998 setelah tekanan massa dan kejatuhan ekonomi yang parah.