Pantau.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan sejumlah persoalan terkait masalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengungkapkan, ada dualisme kepengurusan Lapas di bawah KemenkumHAM.
Menurut Laode, selama ini yang berkuasa mengatur Lapas bukanlah Dirjen PAS melainkan Sekretaris Jenderal.
"Kurangnya pengawas internal Dirjen PAS pada lembaga pemasyarakatan saya pikir ini perlu menjadi catatan bagi Komisi III dan ini yang paling penting adanya dualisme pengurus Lapas," cetus Laode dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/7/2018).
Baca juga: Pantau Video: Begini Mewahnya Sel Suami Inneke Koesherawati di Lapas Sukamiskin
Laode menuturkan, dualisme terjadi karena dua pihak tersebut mengatur bidang pengelolaan Lapas secara terpisah. Pihak Ditjen PAS, kata Laode, hanya mengurusi terkait teknis, namun untuk pengelolaan personil dan pegawai di kendalikan kesetjenan.
"Jadi kalau ada rapat dengan Kementerian Hukum dan HAM tolong ini di mainstream karena Ibu Dirjen itu hanya ngomong tentang tekniknya saja," tuturnya.
"Tapi sebenarnya orang-orang nya itu diatur oleh sekjennya. Jadi ini yang perlu diperhatikan," sambungnya.
Untuk itu, Laode meminta kepada Komisi III untuk menganalisa persoalan ini pada rapat-rapat mendatang. Sebab, masalah ini menurutnya perlu ditelaah lebih lanjut.
- Penulis :
- Dera Endah Nirani
