Pantau.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawasi pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. KPK bakal melakukan pengawasan agar anggaran proyek ibu kota negara Nusantara agar tidak dikorupsi.
"Kami juga ingin sampaikan dalam kesempatan ini, KPK pun menyongsong program pemerintah terkait rencana pembangunan ibu kota negara," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu 26 Januari 2022).
Firli memastikan pihaknya akan mempersiapkan dan melakukan tindakan pencegahan terkait pembangunan ibu kota negara agar korupsi pembangunan Ibu kota tidak terjadi.
"Kami pun melakukan kegiatan terkait dengan persiapan dan upaya-upaya tindakan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi, dalam rangka program pembangunan ibu kota negara di kalimantan," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan kebutuhan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) tahap pertama hingga 2024 mencapai Rp 110 triliun. Anggaran itu akan dipakai untuk membangun seluruh kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).
“Anggaran ini skemanya ada dari KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha), ada APBN, lebih bagus lagi kalau ada investasi dari BUMN,” kata Suharso Selasa, 25 Januari 2022.
Suharso menyatakan pada tahap pertama, pemerintah akan merampungkan infrastruktur dasar di kawasan inti. Pembangunan ini termasuk untuk perumahan pegawai negeri sipil (PNS) guna mendukung pemindahan aparatur negara ke IKN.
Pemerintah, kata Suharso, terbuka dengan investasi swasta yang akan masuk untuk mendukung pengembangan fasilitas di sekitar KIPP, khususnya fasilitas komersial.
“Kalau saya cenderung kalau bisa diberikan ke pelaku ekonomi Indonesia,” ujarnya.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Josaphat Rizal Primana mengatakan uang Rp 110 triliun dibutuhkan untuk membangun infrastruktur jalan utama, jalan penghubung, jalur akses logistik, jembatan, bendungan, sampai pelabuhan. Dia mengatakan pemerintah akan melakukan lelang terhadap proyek pembangunan infrastruktur di ibu kota anyar.
“Tahap pertama yang terpenting akses di luar dan di dalam KIPP. Lalu Istana Presiden, air minum, dan listrik akan menarik dari (pembangkit) eksisting,” ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartaro sebelumnya menyebutkan angka kebutuhan anggaran yang berbeda. Menurut dia, perlu Rp 45 triliun untuk membangun ibu kota baru pada tahap pertama. Kebutuhan itu telah dianggarkan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Namun dana ini kan bertahap, tergantung kebutuhan dan progress-nya,” kata Airlangga.
November 2021 lalu Presiden Jokowi menyebut proyek pembangunan Nusantara membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pemindahan ibu kota setidaknya akan menelan anggaran hingga Rp 501 triliun.“Yang pertama, pembangunan ibu kota baru Indonesia. Untuk membangun ibu kota baru setidaknya dibutuhkan dana sebesar 35 miliar dolar AS (sekitar Rp 501 triliun)," kata Jokowi saat menghadiri Indonesia–PEA (Persatuan Emirat Arab) Investment Forum yang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), Kamis (4/11/2021).
- Penulis :
- Fadyl
