Pantau - Ombudsman Republik Indonesia ( ORI) merilis Kementerian Kesehatan menduduki peringkat tertinggi penilaian tingkat kepatuhan dibanding 23 Kementerian lainnya.
Dengan skor penilaian 88,10, Kemenkes mengalahkan 23 kementerian lainnya dalam penilaian tingkat kepatuhan tersebut.
Hasil penilaian pelayanan publik ini tahun 2021 kepada 587 instansi dengan rincian, 24 kementerian, 15 lembaga, 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 pemerintah kota.
Penghargaan tertinggi oleh ombudsman diserahkan langsung oleh wakil ketua ombudsman Bobby Hamzar Rafinus, kepada perwakilan dari kementerian kesehatan di gedung ombudsman di jalan HR Rasuna said Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis, (2/6/2022).
Penyerahan piagam penghargaan untuk tingkat kementerian diberikan kepada empat besar, berturut turut kepada, Kementerian kesehatan dengan nilai 88,10, kedua Kementerian Perindustrian dengan nilai 88,07, ketiga kementerian dalam negeri nilai 87,99, dan kementerian Energi sumber daya mineral ESDM dengan nilai 87,92.
Menurut Anggota Ombsudsman RI, Dadan Suparjo Suharmawijaya, penilaian dilakukan ombudsman terhadap 275 produk layanan di kementerian, 109 layanan lembaga, 219 layanan di Pemprov, kabupaten kota yang meliputi layanan perijinan, kesehatan, administrasi kependudukan dan pendidikan.
“Ruang lingkup penilaian meliputi kepatuhan terhadap pelayanan publik terhadap Undang Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik,” ujarnya.
Dadan mengungkapkan, dari 24 kementerian, yang penilaian masuk zona hijau atau kepatuhan tinggi ada 12 kementerian, sedangkan kepatutan sedang ada 7 kementerian.
Adapun untuk 15 lembaga, 12 masuk zona hijau, 7 zona kuning atau pelayanan dengan tingkat kepatuhan sedang.
Menurut Dadan peringkat tertinggi dicapai badan pusat statistik atau BPS, dengan nilai 87,82, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia nilai 86,57, Badan Narkotika Nasional (86,55), Badan pengkajian dan penerapan teknologi (BPPT) nilai 85,47, Badan pengawas tenaga nuklir ( 81,30), Badan Nasional Setifikasi Profesi ( 81,40), Perpustakaan Nasional (81,30).
Sementara itu untuk tingkat pelayanan kepatuhan tinggi dari 34 provinsi, 13 provinsi masuk zona hijau atau tingkat pelayanan dengan kepatuhan tinggi, 19 zona kuning atau sedang dan 2 provinsi masuk zona merah , atau kepatuhan rendah dalam tingkat pelayanan publiknya.
Selanjutnya untuk tingkat pelayanan publik, dari 416 kabupaten, 103 diantaranya masuk zona hijau, 226 zona kuning dan 97 masuk zona merah dalam memberikan pelayanan kurang kepada masyarakat.
Kemudian untuk tingkat pelayanan publik dari 98 pemerintah kota, 34 kota memberikan pelayanan tinggi, 61 sedang, dan 3 kota memberikan pelayanan rendah.
[Laporan: Syrudatin]
Dengan skor penilaian 88,10, Kemenkes mengalahkan 23 kementerian lainnya dalam penilaian tingkat kepatuhan tersebut.
Hasil penilaian pelayanan publik ini tahun 2021 kepada 587 instansi dengan rincian, 24 kementerian, 15 lembaga, 34 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 pemerintah kota.
Penghargaan tertinggi oleh ombudsman diserahkan langsung oleh wakil ketua ombudsman Bobby Hamzar Rafinus, kepada perwakilan dari kementerian kesehatan di gedung ombudsman di jalan HR Rasuna said Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis, (2/6/2022).
Penyerahan piagam penghargaan untuk tingkat kementerian diberikan kepada empat besar, berturut turut kepada, Kementerian kesehatan dengan nilai 88,10, kedua Kementerian Perindustrian dengan nilai 88,07, ketiga kementerian dalam negeri nilai 87,99, dan kementerian Energi sumber daya mineral ESDM dengan nilai 87,92.
Menurut Anggota Ombsudsman RI, Dadan Suparjo Suharmawijaya, penilaian dilakukan ombudsman terhadap 275 produk layanan di kementerian, 109 layanan lembaga, 219 layanan di Pemprov, kabupaten kota yang meliputi layanan perijinan, kesehatan, administrasi kependudukan dan pendidikan.
“Ruang lingkup penilaian meliputi kepatuhan terhadap pelayanan publik terhadap Undang Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik,” ujarnya.
Dadan mengungkapkan, dari 24 kementerian, yang penilaian masuk zona hijau atau kepatuhan tinggi ada 12 kementerian, sedangkan kepatutan sedang ada 7 kementerian.
Adapun untuk 15 lembaga, 12 masuk zona hijau, 7 zona kuning atau pelayanan dengan tingkat kepatuhan sedang.
Menurut Dadan peringkat tertinggi dicapai badan pusat statistik atau BPS, dengan nilai 87,82, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia nilai 86,57, Badan Narkotika Nasional (86,55), Badan pengkajian dan penerapan teknologi (BPPT) nilai 85,47, Badan pengawas tenaga nuklir ( 81,30), Badan Nasional Setifikasi Profesi ( 81,40), Perpustakaan Nasional (81,30).
Sementara itu untuk tingkat pelayanan kepatuhan tinggi dari 34 provinsi, 13 provinsi masuk zona hijau atau tingkat pelayanan dengan kepatuhan tinggi, 19 zona kuning atau sedang dan 2 provinsi masuk zona merah , atau kepatuhan rendah dalam tingkat pelayanan publiknya.
Selanjutnya untuk tingkat pelayanan publik, dari 416 kabupaten, 103 diantaranya masuk zona hijau, 226 zona kuning dan 97 masuk zona merah dalam memberikan pelayanan kurang kepada masyarakat.
Kemudian untuk tingkat pelayanan publik dari 98 pemerintah kota, 34 kota memberikan pelayanan tinggi, 61 sedang, dan 3 kota memberikan pelayanan rendah.
[Laporan: Syrudatin]
- Penulis :
- Desi Wahyuni
