Pantau.com - Aksi #GantiPresiden2019 terus menuai polemik di kalangan masyarakat. Bahkan MUI Jabar mengimbau aksi atau deklarasi #GantiPresiden2019 tidak dilakukan jelang pelaksanaan Asian Games 2018.
Hal itu pun langsung disayangkan oleh Partai Gerindra yang menyebut jika imbauan MUI dapat membuat suhu politik semakin panas. Akan tetapi di sisi lain, imbauan MUI Jabar justru mendapat apresiasi dari Banser Jabar dan juga dukungan dari mahasiswa.
Komandan Banser Jawa Barat Yudi Nurcahyadi, mengatakan pihaknya akan mengawal amanat serta imbauan dari MUI Jawa Barat karena hal itu erat kaitannya dengan kemaslahatan masyarakat Jawa Barat.
"Jadi segala bentuk aksi yang akan memicu konflik sosial, akan kami halau. Apalagi jika digeser ke Jawa Barat," kata Yudi di Bandung, Kamis (2/8/2018).
Baca juga: MUI Jabar Larang Deklarasi #GantiPresiden2019, Gerindra Angkat Bicara
Dia mengatakan ada informasi bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 nanti akan dilakukan aksi serupa soal kampanye ganti presiden di Jawa Barat. "Sehingga ini sudah kewajiban kami Banser sebagai bentengnya ulama mengawal amanat MUI itu," ujarnya.
Dia mengatakan bukan hanya imbauan yang dikeluarkan MUI Jawa Barat, tetapi tahun 2006 juga MUI mengeluarkan Fatwanya tentang bentuk NKRI dan dasar negara Pancasila.
Menurutnya, inti dari fatwa tersebut ialah segala kegiatan yang mengarah ketindakan inkonstitusional tidak bisa dibenarkan karena dasar negara Indonesia menjunjung tinggi falsafah Pancasila.
"Dan aksi #GantiPresiden2019 itu lebih dominan pada upaya provokasi terhadap masyarakat, yang arahnya menuju aksi inkontitusional seperti yang terjadi di negara lain menjelang Pemilu," ujarnya.
Baca juga: Rachmawati: Tak Ada Nama AHY di Pertemuan Gerindra-PKS-PAN
Oleh karena itu, kata Yudi, Banser Jawa Barat akan pasang badan jika aksi 2019 ganti presiden tersebut digelar di wilayah Jawa Barat. "Situasi damai, stabilitas keamanan di Jawa Barat yang utama. Banser Jawa Barat menyatakan siap jadi garda terdepan mengawal kondusivitas tersebut," ujarnya.
Sedangkan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Relawan Mahasiswa Untuk Indonesia juga mendukung penuh imbauan tersebut lantaran gerakan #GantiPresiden2019 yang digagas oleh kelompok tertentu bisa memicu dan memecah belah atau menimbulkan konflik di masyarakat seperti kasus di Batam.
"Sehingga kami prihatin dan menolak gerakan #GantiPresiden2019. Seharusnya masyarakat sadar bahwa untuk mengganti presiden itu bukan di tahun 2018 tapi itu di tahun depan yakni 2019," kata Koordinator Aksi Relawan Mahasiswa Untuk Indonesia Kurniawan Ediyana di Kawasan Taman Vanda Kota Bandung, Kamis (2/8/2018).
Mereka meminta Kapolda Jawa Barat untuk tidak memberikan izin terhadap deklarasi RGP#2019GantiPresiden di Jawa Barat.
"Kami juga mengajak elit politik dan seluruh rakyat Indonesia untuk stop saling menghina atau mencaci maki jelang Pilpres 2019. Perbedaan itu merupakan hal yang wajar dan harus dihormati," katanya.
- Penulis :
- Dera Endah Nirani
