Pantau - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir 565.449 konten hoaks dan berita di media sosial dan internet sepanjang tahun 2021 lalu.
Tidak hanya itu, pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 lalu, Kominfo juga menemukan sebanyak 3.356 hoaks yang tersebar pada Agustus 2018 hingga 30 September 2019.
Hoaks terbanyak mengenai isu politik sebanyak 916 konten hoaks, yang bertepatan dengan momentum Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan legistlatif (Pileg).
Bawaslu RI menyebut, potensi penyebaran konten hoaks mengalami peningkatan. Hal ini berkaitan dengan tembusnya angka pemilih pemuda sekitar 60 persen pada Pemilu 2024 mendatang.
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan, apabila kondisi ini tidak dikelola dengan baik, maka ancaman dalam penyelenggaraan pemilu semakin besar.
"Tantangannya adalah soal independensi, netralitas, dan integritas. Salah satu cara memastikan demokrasi ke depan sehat, kolaborasi ini yang harus didorong termasuk dengan kejaksaan," jelasnya.
Sementara itu, Pengamat Budaya dan Komunikasi Digital dari Universitas Indonesia (UI) Firman Kurniawan mengatakan, menjelang Pemilu 2024 kuantitas dan kualitas hoaks diprediksi akan semakin meningkat.
"Hoaks akan bertebaran, berdasarkan berbagai survei, sebagian masyarakat kita bukan orang-orang yang risau memproduksi dan mendistribusikan hoaks," ujarnya saat dihubungi, Selasa (1/11/2022).
Firman mengungkapkan, jika konten hoaks tersebar secara intensif di ruang digital, maka dampaknya bisa mengaburkan realitas.
"Hal tersebut akan berbahaya, karena mayoritas masyarakat masih belum mampu membedakan mana informasi yang benar dan yang palsu," ujarnya.
Menurutnya, dampak kemungkinan yang terjadi yakni terpilihnya pemimpin yang buruk, jika hoaks beredar tanpa upaya penangkalan. Untuk itu, menurut Firman, semua pihak harus merasa berkepentingan dalam penangkalan hoaks.
Caranya yaitu memastikan diri sendiri tidak memproduksi hoaks, tidak menyebarluaskan hoaks, dan selalu mengembangkan kemampuan menilai kualitas informasi.
"Produksi dan distribusi hoax harus diaggap sebagai aktivitas yang memalukan, tak beretika," ujarnya.
Tidak hanya itu, pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 lalu, Kominfo juga menemukan sebanyak 3.356 hoaks yang tersebar pada Agustus 2018 hingga 30 September 2019.
Hoaks terbanyak mengenai isu politik sebanyak 916 konten hoaks, yang bertepatan dengan momentum Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan legistlatif (Pileg).
Bawaslu RI menyebut, potensi penyebaran konten hoaks mengalami peningkatan. Hal ini berkaitan dengan tembusnya angka pemilih pemuda sekitar 60 persen pada Pemilu 2024 mendatang.
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan, apabila kondisi ini tidak dikelola dengan baik, maka ancaman dalam penyelenggaraan pemilu semakin besar.
"Tantangannya adalah soal independensi, netralitas, dan integritas. Salah satu cara memastikan demokrasi ke depan sehat, kolaborasi ini yang harus didorong termasuk dengan kejaksaan," jelasnya.
Sementara itu, Pengamat Budaya dan Komunikasi Digital dari Universitas Indonesia (UI) Firman Kurniawan mengatakan, menjelang Pemilu 2024 kuantitas dan kualitas hoaks diprediksi akan semakin meningkat.
"Hoaks akan bertebaran, berdasarkan berbagai survei, sebagian masyarakat kita bukan orang-orang yang risau memproduksi dan mendistribusikan hoaks," ujarnya saat dihubungi, Selasa (1/11/2022).
Firman mengungkapkan, jika konten hoaks tersebar secara intensif di ruang digital, maka dampaknya bisa mengaburkan realitas.
"Hal tersebut akan berbahaya, karena mayoritas masyarakat masih belum mampu membedakan mana informasi yang benar dan yang palsu," ujarnya.
Menurutnya, dampak kemungkinan yang terjadi yakni terpilihnya pemimpin yang buruk, jika hoaks beredar tanpa upaya penangkalan. Untuk itu, menurut Firman, semua pihak harus merasa berkepentingan dalam penangkalan hoaks.
Caranya yaitu memastikan diri sendiri tidak memproduksi hoaks, tidak menyebarluaskan hoaks, dan selalu mengembangkan kemampuan menilai kualitas informasi.
"Produksi dan distribusi hoax harus diaggap sebagai aktivitas yang memalukan, tak beretika," ujarnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
